Kemenag Siapkan Skema Murur Saat Calon Haji Laksanakan Mabit di Muzdalifah

Suara.com - Skema khusus disiapkan Kementrian Agama (Kemenag) saat nanti sekitar lebih dari 40 ribu jemaah haj akan melaksanakan mabit di Muzdalifah. Pihak Kemenag akan terapkan skema murur demi menghindari penumpukan calon haji.

Skema ini dilakukan agar para jemaah haji Indonesia tidak terjebak di Muzdalifah akibat berkurangnya ruang disebabkan adanya pembangunan sarana toilet dalam jumlah banyak di area Muzdalifah serta pemindahan 27.000 jemaah haji yang selama ini mabitnya di Mina Jadid.

"Apalagi saat ini tengah dibangun fasilitas toilet di atas lahan dua hektare di Muzdalifah sehingga mengurangi space jemaah Indonesia saat melakukan mabit," jelas Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief saat bertemu jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Baca juga:

• Pemerintah Saudi Keluarkan Kebijakan Smart Card untuk Haji, Apa Fungsinya?

Hilman menjelaskan nantinya pihak Kemenag akan memiliki skenario baru saat jemaah haji berada di Muzdalifah.

"Sebagai antisipasi padatnya lokasi di Muzdalifah, skenario baru yang akan dilakukan jemaah bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah, tapi tidak turun, lalu langsung ke Mina," kata Hilman.

Lanjut Hilman, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah melakukan pertemuan dengan seluruh stake holder layanan di Armuzna.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Kementerian mendorong adanya skema murur sekitar lebih 40 ribu jemaah Indonesia pada saat mabit di Muzdalifah.

Baca juga:

Baca Juga: Pemerintah Saudi Keluarkan Kebijakan Smart Card untuk Haji, Apa Fungsinya?

• Cerita Haru di Balik Aksi Sujud Syukur Yayah Saat Tiba di Tanah Suci

Hilman berharap perihal skema murur di Muzdalifah dan tanazul Jemaah haji ke hotel saat berada di Mina bisa jadi pembahasan dalam Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia yang akan digelar pada 28 – 31 Mei 2024 di Provinsi Bangka Belitung.

"Memang di satu sisi lebih nyaman karena adanya fasilitas toilet yang baru dibangun, namun di sisi lain kawasan Muzdalifah menjadi sempit. Kondisi ini tentunya memerlukan pendapat para ulama hingga fatwa terkait mabit di Muzdalifah," ungkapnya.

Pertemuan antara pihak PHU dengan MUI dihadiri oleh Ketua MUI KH Asrorun Niam Sholeh, KH Abdullah Jaidi dan Utang Ranuwijaya, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dan Wasekjen MUI Habib Ali Hasan Bahar.