Harga Tidak Wajar, LKPP Bekukan 14.161 Produk Impor, Hendi: Lindungi Produk Dalam Negeri

SUARA SEMARANG - Langkah berani dilakukan oleh Kepala LKPP yang baru dilantik Hendrar Prihadi dengan bekukan barang atau produk impor.

Selain bekukan produk impor, LKPP juga menuruntayangkan barang atau produk yang ada di sistem katalog elektronik.

Pembekuan dan menuruntayangkan produk impor sebab ditemukan kejanggalan dalam mentapkan harga tidak wajar serta tidak memilki kesesuaian dengan penyedia yang terdaftar.

Total ada 20.652 produk yang dibekukan dan dituruntayangkan di sistem katalog elektronik. Dengan 14.161 di antaranya merupakan produk impor.

"Pembekuan dan turun tayang produk impor di sistem katalog LKPP dimaksudkan untuk memberi perlindungan pada produk dalam negeri," kata Hendi sapaan Kepala LKPP, pada Rakor Monev Program Bangga Buatan Indonesia, yang diselenggarakan di ICE BSD Tangerang, Selasa (29/11/2022).

Program ini juga selaras dengan Inpres nomor 2 tahun 2022 terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK-Koperasi untuk lebih digemari.

Sebab, selama ini masih beranggapan isu tentang pengadaan terkait produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk impor.

“Dalam perjalanan saya di LKPP didapati beberapa isu pengadaan terkait produk dalam negeri. Pertama, beberapa rekan mengatakan mau beli produk dalam negeri harganya lebih mahal. Kedua, produk dalam negeri kadang - kadang kualitasnya kalah sama produk luar negeri,” kata Hendi.

Padahal menurutnya, isu tersebutlah yang seharusnya dijawab melalui pengadaan, karena melalui belanja pemerintah, produk dalam negeri dapat diungkit daya kompetitifnya. 

Baca Juga: Beredar Draft Jadwal BRI Liga 1, PSIS Semarang vs Madura United di Stadion Maguwoharjo 3 Desember 2022

“Insya Allah dengan komitmen bersama melalui APBN APBD, kita bisa memunculkan produk dalam negeri yang lebih kompetitif, baik itu terkait harga maupun kualitas dan kapasitas produksi,” tekannya.

Meskipun begitu, Hendi menegaskan bahwa dirinya tak ingin dukungan terhadap produk dalam negeri disalahgunakan oleh segelintir oknum.

Untuk itu, selain menutup jalan produk impor, LKPP RI juga membekukan dan menuruntayangkan produk yang menetapkan harga tidak wajar.

Dirinya mengungkapkan upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan implementasi Inpres nomor 2 tahun 2022 yang bersih dari praktik KKN.

“Sebagai contoh semula harganya sepuluh ribu, kemudian kita pantau harganya naik lebih dari 25% karena mau ada transaksi,” pungkas Hendi.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang hadir secara virtual dalam kegiatan tersebut mengapresiasi upaya LKPP RI dalam peningkatan produk dalam negeri, juga produk usaha mikro, kecil, dan koperasi.

“Laporan yang saya terima dari LKPP adalah sebuah capaian yang bagus, menunjukkan belanja produk dalam negeri sudah semakin meningkat. Tapi belanja produk dalam negeri tahun 2023 harus lebih tinggi lagi,” tutur Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, senada dengan Hendi, Presiden Jokowi juga meminta agar penggunaan produk-produk impor harus semakin kecil, atau bahkan dihilangkan.

“Untuk itu perlu terus adanya terobosan-terobosan, untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri,” tekannya.

Kegiatan Rakor Monev Inpres nomor 2 tahun 2022 yang diselenggarakan LKPP diikuti sejumlah pejabat di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Di antaranya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menperin Agus Gumiwang, Menkop UKM Teten Masduki, MenPAN-RB Azwar Anas, Kepala BPKP Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.