Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi, Waketum Pemuda Tani HKTI: Bukan Langka, Data Usulan Tak Akurat

SUARA SEMARANG - Petani di sejumlah daerah di Indonesia kerap mengeluhkan soal kelangkaan pupuk subsidi di wilayahnya. Mereka menilai bahwa pupuk subsidi langka karena stoknya sedikit.

Sementara di sisi lain, produsen pupuk telah memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi melebihi dari ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa masih ada petani di sejumlah daerah yang menyebutkan bahwa pupuk subsidi langka ketika ia tidak mendapatkan jatah pupuk?

Wakil Ketua Umum DPP Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Didik Setiawan menjelaskan bahwa soal pupuk langka itu tidak tepat. Sebab, stok pupuk subsidi dari produsen sangat melimpah.

Menurut Didik, bukan stok pupuk yang langka, melainkan masalah karut marut data petani serta problem di distribusi tingkat toko atau agen.

Misalnya, kata Didik yang pernah menjadi pengurus di Pemuda Tani HKTI Jawa Tengah, di daerah Jateng, pupuk subsidi terbilang cukup untuk memenuhi kebutuhan petani.

"Di Jateng 1 desa besar, terutama di Pantura, paling sebenarnya butuh urea 150 kg/ hektar. Rata-rata satu desa bisa memiliki 80-100 hektar sawah, (pupuk subsidi) sebenarnya cukup," kata Didik dihubungi pada Senin 21 Februari 2023 lalu.

Menurut Didik, soal istilah kelangkaan itu muncul karena datanya tak jelas, terutama dari kelompok tani. Misalnya jatah pupuk subsidi untuk 2023 diajukan pada 2022.

Setelah tersedia, kadang banyak yang tidak ditebus. Akibatnya toko kelimpungan karena uang harus berputar. Akhirnya dia terpaksa menjual ke yang bukan haknya.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Semarang Hari ini Kamis, 23 Februari 2023

Masalah pupuk subsidi yang tak ditebus itu, kata Didik, disebabkan masalah waktu penyaluran yang tidak tepat dan tidak sesuai dengan masa tanam. 

"Pupuk didistribusikan pada Januari 2023. Sementara November dan Desember 2022 petani sudah mengolah tanah untuk menanam padi. Akibatnya, pupuk subsidi sedikit yang ditebus," jelas Didik.

Pemerintah, kata Didik, mengatur realisasi program pupuk subsidi sesuai dengan bulan anggaran namun berbeda dengan musim. 

"Akhirnya tidak tepat antara realisasi anggaran dengan musim tanam," katanya.

Selain itu, masalah data petani yang berhak mendapat pupuk subsidi masih bermasalah. Kadang, kata Didik, ada orang yang mendapat kartu tani padahal dia bukan pemilik atau penggarap sawah. Hal itu kerap terjadi di daerah dan rawan diselewengkan.

"Saya melihat kelangkaan itu hanya distribusi saja. Akurasi data petani itu susah. Kadang-kadang banyak mereka yang masuk di Poktan bukan petani dan bukan buruh petani. Ada oknum yang bukan petani dimasukkan sebagai petani," jelasnya.