Bawaslu: Tempat Ibadah dan Kampus Dilarang Jadi Ajang Kampanye Politik Terselubung

SUARA SEMARANG - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah (Bawaslu Jateng) mengimbau kepada semua partisipan Pemilu 2024 untuk tidak memanfaatkan tempat ibadah dan kampus sebagai kampanye politik terselubung.

Terutama dalam hal sosialisasi calon, baik calon legislatif hingga eksekutif atau capres yang mulai hangat memunculkan beberapa nama tokoh.

Ketua Bawaslu Jateng Muhammad Amin menyatakan bahwa semua tempat ibadah dan sekolah atau kampus hanya untuk peruntukan fungsinya yakni beribadah dan penyelenggaraan pendidikan.

“Tempat tempat ini tidak boleh untuk niatan kampanye politik terselubung,” kata Muhammad Amin, kepada awak media Senin 6 Maret 2023.

Oleh karenanya, Bawaslu memiliki tugas pencegahan dan penindakan. Pihaknya akan maksimal mencegah agar kegiatan politik tak berada di tempat ibadah dan kampus.

“Kita maksimalkan pencegahan seperti sosialisasi, lalu surat himbauan kepada para partai politik agar tidak melakukan kampanye-kampanye terselubung,” terang dia.

Pihaknya menghimbau kepada semua partai politik agar menggelar kampanye secara sehat sehingga terwujud pesta demokrasi yang langsung, umur, bebas, rahasia, jujur, adil (luber jurdil) dan berintegritas.

Dia menegaskan saat ini kondisi politik di Jawa Tengah masih kondusif, tak ada gangguan-gangguan.

Bawaslu juga menegaskan tempat ibadah tak boleh dijadikan tempat kegiatan politik. Hal ini menyikapi adanya kelompok tertentu yang akan menggunakan masjid sebagai tempat jihad politik pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Baca Juga: Bawaslu Kota Semarang Gelar Patroli Pengawasan, Pastikan Hak Pilih Warga Ada di DPT

“Misalnya sosialiasi calon pasangan kok di masjid, itu dilarang!. Dalam undang-undang di Negara kita jelas ada larangan-larangan tempat kampanye yakni tempat pendidikan dan tempat ibadah,” katanya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa kampanye politik di masjid dan sekolah tidak dilarang asalkan tidak terselubung.

Mahfud juga menjelaskan batasan kampanye politik di masjid atau sekolah bisa dibedakan menjadi dua, yakni politik inspiratif dan politik praktis.

"Politik inspiratif boleh dilakukn di masjid dan kampus, sedang politik praktis tidak boleh dilakukan di masjid, sekolah atau kampus," jelas Mahfud MD dalam postingan Instagram pribadinya.

Ia kemudian menjelaskan apa saja yang termasuk dalam politik inspiratif, diantaranya tegakan hukum, jujurlah merebut dan mengelola kekuasaan, jaga lingkungan hidup, berants korupsi, bangun kesejahteraan, bersatulah dalam beragama, telranlah dalam hidup bersama.

"Kampanye politik seperti itu boleh di masjid, sekolah dan kampus. politik inspiratif adalah dakwah amar makrif nahi mungkar, justeru wajib dilakukan di masjid dan dimana pun," katanya.