19 Kontainer Cabai Impor India Masuk Tanpa Rekomendasi Kementerian Pertanian

"Saya tidak tahu, bukan ranah kami," pungkasnya.

Di lain pihak, Herry Thio, importir asal Jawa Timur menyayangkan sikap Kementerian Perdagangan yang bisa mengeluarkan SPI tanpa RIPH.

Ia pun menduga para importir yang hanya memiliki SPI tanpa RIPH sudah sengaja untuk mencari celah bisa menyuap pihak karantina.

"Seolah-olah SPI hanya diberikan ke importir-importir tertentu. Importir lain yang punya RIPH sejak Februari 2023, ada yang tidak punya SPI hingga sekarang. Entahlah mengapa bisa seperti itu," paparnya.

Herry dengan tegas menduga ada semacam kartel atau mafia di tubuh Kementerian Perdagangan yang memainkan impor produk hortikultura.

"Terutama bawang putih. Harga di China sekarang 1.150 US Dollar per ton. Ditambah bea masuk ketemu per kilonya Rp 18 hingga 19 ribu. Itu masuk ke pasaran bisa sampai Rp 27 ribu. Selisihnya Rp 8 ribu per kilo. Itu keuntungan yang fantastis dan masuk kemana entahlah," beber Herry.

Ia menyayangkan sikap Kemendag yang seolah-olah diam dengan kondisi seperti itu dan akhirnya membuat jutaan masyarakat sengsara.

"Jutaan rakyat Indonesia sudah sengsara gara-gara bawang putih. Belum produk impor lain. Saya menduga ada permainan di Kemendag. Masak ambil untung hampir 35 persen, ini gila," tegasnya.

Pihaknya pun membandingkan masa kepemimpinan Kementerian Perdagangan sebelum diduduki oleh Zulkifli Hasan.

Baca Juga: Rahasia Tersembunyi di Balik Proyek Lumbung Pangan atau Food Estate, Presiden Jokowi Ungkap Fakta Mengejutkan!

"Dulu sebelum yang ini para importir bisa main cantik. Untung Rp 1 ribu hingga Rp 2 ribu nggak papa. Tapi semua senang," tambah Herry.

Dari apa yang dialaminya, Herry menduga ada perselisihan aturan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

"Memang seperti ada perselisihan antara dua lembaga ini. Tapi yang jadi permasalahan di Kementan ini informasi volume kebutuhan impor produk hortikulturanya tidak jelas," ungkapnya.

Importir tidak pernah tahu kapan perizinan RIPH dibuka dan kapan ditutup, sehingga cukup membingungkan.

"Volumenya penuh atau kurang importir tidak tahu. Tidak ada kejelasan. Makanya banyak juga importir yang tidak punya RIPH tapi punya SPI. Harusnya ada jadwal khusus untuk itu," katanya.

Herry berharap permasalahan ini bisa segera diselesaikan agar tidak berlarut-larut, sebab sangat berdampak kepada jutaan rakyat Indonesia.