Jaga Nama Baik Indonesia, Menpora Ingin Kisruh Formula E Diakhiri

Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali berharap kisruh pemilihan venue Formula E 2020 Jakarta bisa segera berakhir. Masalah ini disebutnya jangan sampai mencoreng nama baik Indonesia.

Penentuan venue atau lintasan Formula E 2020 Jakarta tengah menjadi polemik. Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) sempat menolak kawasan Monumen Nasional (Monas) dijadikan lokasi penyelenggaraan.

Kondisi itu membuat Panitia Penyelenggara Formula E 2020 Jakarta, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo (Jakpro) memutar otak untuk memilih lokasi lain.

Namun, melalui surat bernomor B-3/KPPKMM/02/2020, tertanggal 7 Februari 2020, Ketua Komisi Pengarah kawasan Medan Merdeka yang juga sekaligus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, justru kembali menyetujui penyelenggaraan Formula E 2020 Jakarta di Monas.

Tarik ulur lokasi perizinan itu membuat Menpora Zainudin Amali angkat bicara. Menurutnya, Kemenpora selaku lembaga pemerintah yang mengurusi masalah olahraga harus campur tangan dalam masalah ini.

"Soal Forumula E, ini kan sudah berkomitmen dengan pihak luar, ini kita harus jaga nama negara," ujar Zainudin Amali di Gedung Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (12/2/2020).

"Saya dengar informasi terakhir, pemerintah pusat sudah memberi izin (Formula E 2020 Jakarta berlangsung di Monas), namun dengan berbagai ketentuan."

"Satu di antaranya adalah berkoordinasi dengan pihak lain, tentu karena menyangkut olahraga, Kemenpora akan terlibat," tambahnya.

Baca Juga: Monas Jadi Trek Balap Formula E, Pemprov: Jakpro Akan Siapkan Infrastruktur

Kabar terakhir yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, mengatakan bahwa penyelenggaraan balap mobil ramah lingkungan itu hampir dipastikan bakal berlangsung di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Asumsi itu berdasarkan keputusan Kemensetneg selaku Komisi Pengarah Kawasan Medan Merdeka yang telah memberikan lampu hijau apabila Formula E 2020 Jakarta bisa berlangsung di kawasan ikon DKI Jakarta itu.

"Kita tahu kawasan yang disepakati awal ada kantor-kantor pemerintah, ada objek vital, ada Istana negara, ada Cagar Budaya," beber Zainudin Amali.

"Kami intinya mematuhi arahan Kemensetneg selaku Komisi Pengarah. Masih ada waktu untuk dikoordinasikan, sehingga penyelenggaraan tertata dengan baik," tambahnya.