Adil Singgung Kemiskinan Ekstrem, Kemenkeu Ungkap Ratusan Miliar Belum Dinikmati Warga Meranti, ke Mana Uangnya?

Suara Sumatera - Bupati Meranti Muhammad Adil menjadi perbincangan usai menyinggung soal dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH Migas) di wilayahnya yang tak sesuai.

Padahal, menurut Bupati Adil, produksi migas di Meranti terus naik. Namun, DBH yang diterimanya tak sebanding.

Pernyataan Bupati Meranti itu disampaikan saat membahas DBH di Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Pekanbaru.

Dalam momen itu, sampai-sampai Muhammad Adil meradang dengan mengeluarkan ungkapan bahwa Kemenkeu berisi iblis atau setan.

Pasca hal tersebut, belanja daerah Meranti kini menjadi sorotan. Bupati Adil menyebut masyarakat Meranti tergolong ke dalam masyarakat miskin ekstrem.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman menyebut bahwa realisasi belanja daerah Meranti masih minim hingga akhir tahun ini. 

Padahal, kata dia, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang disalurkan pemerintah sudah hampir 100 persen.

"Dana yang dibelanjakan Pemkab Meranti masih sebesar 63,85 persen. Berdasarkan laporan APBD per 18 Desember 2022, nilainya sebesar Rp 900,71 miliar dari pagu belanja tahun ini Rp 1,41 triliun," ujar Luky dalam konferensi pers pada Senin (19/12/2022).

Sedangkan, menurutnya, realisasi TKDD-nya sudah Rp 877,01 miliar atau 100,54 persen dari pagu tahun ini Rp 872,27 miliar.

Baca Juga: 10 Fakta Solstis Desember, Wajib Tahu Jangan Sampai Kena Hoaks

Luky mengatakan bahwa TKD baru dari transfer dari pusat ke daerah dan tugas daerah adalah bagaimana tadi melakukan belanja untuk pembangunan. Sehingga, efek multipliernya bisa dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Luky mengungkapkan bahwa dengan melihat data tersebut, masih ada sekitar Rp 509,91 miliar lagi dana dari APBD 2022 Meranti yang masih juga belum dibelanjakan Adil.

Padahal disampaikannya, pergantian tahun tinggal menghitung hari dan dana itu akhirnya masih saja mengendap di perbankan.

Realisasi belanja juga sangat dibutuhkan, baik dalam bantuan sosial (langsung) atau lewat berbagai program kerja seperti pembangunan infrastruktur dasar dan lainnya yang bisa membantu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ekstrem di Meranti.

"Itu yang akan kita dorong bagaimana uangnya sudah ada. Bagaimana itu bisa dikonversikan dalam bentuk pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat," jelas Luky.

"Jadi ada dua hal, kita bicara tentang TKD-nya sendiri, tapi juga mendorong Pemkab benar-benar melakukan belanja. Melakukan pembangunan dan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat," imbuh dia.

Diketahui, total TKDD itu terdiri dari transfer ke daerah yang sudah sebesar Rp 791,77 miliar atau 100,6 persen dari pagu Rp 787,03 miliar. Sedangkan dana desa sebesar Rp 85,24 miliar atau 100 persen dari pagu untuk Meranti.

Bupati Meranti dimediasi Kemendagri
Kekinian, Bupati Meranti Muhammad Adil dimediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertemu dengan pihak Kemenkeu pada Selasa (20/12/2022).

Mediasi itu dilakukan buntut dari pernyataan Bupati Adil yang mempermasalahkan DBH Migas. Tak hanya sang Bupati, Gubernur Riau Syamsuar serta Kementerian ESDM juga hadir dalam pertemuan itu.

Menurut Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mediasi tersebut berjalan lancar. Ia menyebut suasana antara Bupati Meranti dan pihak Kemenkeu juga sudah jernih.

"Ini tadi semuanya sudah cair kok tak ada masalah, sudah clear. Jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin-dingin juga semua," ujar Fatoni, Selasa (20/12/2022).

Meski sudah mencair, Fatoni menyebut masih ada agenda pertemuan berikut untuk membicarakan lebih teknis persoalan DBH Migas Meranti. 

Rencananya, pertemuan tersebut akan dilaksanakan di Kemendagri lagi pada hari ini, Rabu (21/12/2022).

"Itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kita sudah clear, kita buka data semuanya, semuanya tak ada dusta di antara kita. Semuanya ngomong data karena semua penetapan ini berdasarkan data," terang Fatoni.

Sementara itu, Bupati Adil tak banyak bicara. Ia hanya akan nurut alias manut dengan apa yang disampaikan Kemendagri melalui Fatoni.

"Untuk sementara ikut Pak Dirjen. Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari anu ESDM begini, dari Kemenkeu begini, tapi insya Allah besok baru dicocokkan, insya Allah besok selesai," ujar Bupati Adil.

Lebih lanjut, Bupati Meranti tersebut juga menanggapi ihwal data terkait DBH untuk Meranti dengan asumsi harga minyak US$ 60 dolar per barel dan DBH dengan asumsi harga minyak 60 dolar Amerika per barel.

"Kalau kemarin asumsi tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tinggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya, dah segitu saja," jelas dia.

Diketahui sebelumnya, pernyataan Bupati Muhammad Adil ke Kemenkeu terkait pembagian DBH Migas menyinggung soal iblis atau setan menuai pro dan kontra.

Bupati Meranti dalam kesempatan itu juga mengancam akan angkat senjata dan mengancam akan pindah ke Malaysia.