Presiden Jokowi Tanggapi Kabar Reshuffle Kabinet: Tunggu Saja

Suara Sumatera - Isu reshuffle kabinet menjadi perbincangan publik belakangan ini. Sejumlah analisis terkait siapa menteri yang bakal kena perombakan pun menjadi sorotan.

Terkait santernya kabar pergantian menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara.

Jokowi mengatakan semua pihak agar menunggu saja soal kemungkinan perombakan atau reshuffle kabinet pada awal 2023.

“Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta dikutip dari Antara, Senin (2/12/2022).

Ketika disinggung terkait kemungkinan adanya perubahan posisi partai politik di jajaran kabinet, Jokowi kembali menjawab “tunggu saja,”.

Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 bukan kali pertama disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Pada akhir tahun lalu tepatnya 23 Desember 2022, ketika disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga survei terkait persetujuan responden agar dilakukan reshuffle kabinet, Jokowi menjawab bahwa terdapat kemungkinan untuk mengubah posisi menteri. Namun, Jokowi tidak menyebut waktu pasti untuk perombakan kabinet itu.

"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat.

Presiden Jokowi tercatat sudah tiga kali melakukan perombakan Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Reshuffle pertama Kabinet Indonesia Maju dilakukan Jokowi pada 23 Desember 2020. 

Baca Juga: Awalnya Naik Pitam Lalu Berubah Lembek ke Jokowi, Sikap Amien Rais Dipuji

Saat itu, ada enam menteri baru sebagai menteri kesehatan, menteri sosial, menteri agama, menteri perdagangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pariwisata dan ekonomi Kreatif.

Lalu, reshuffle kedua dilakukan Jokowi pada pada 28 April 2021 dengan melantik dua menteri baru sebagai menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan juga menteri investasi/kepala BKPM. 

Kemudian, reshuffle ketiga dilakukan Jokowi pada dengan 15 Juni 2022 dengan melantik figur baru untuk jabatan menteri perdagangan, menteri ATR/kepala BPN, wakil menteri ATR/wakil kepala BPN, wakil mendagri, serta wakil menteri ketenagakerjaan. (Antara)