Tangan Jokowi 'Berlumuran Darah', Beda Dengan Gus Dur yang Lebih Dahulu Minta Maaf Pada Korban Tragedi 1965

Suara Sumatera - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dapat sorotan tajam. Pengakuan Jokowi terhadap 12 peristiwa pelanggaran HAM berat pada masa lalu dikritisi.

Selain terlambat dan hanya sebatas aksesoris politik, Jokowi dianggap tak memiliki legitimasi moral menangani perkara pelanggaran HAM berat.

Sosiolog Politik UNJ Ubedilah Badrun menyatakan, rezim Jokowi juga menjadi aktor dalam perkara HAM berat. Sebab terdapat kasus tewasnya petani, mahasiswa, buruh pada masa pemerintahan Jokowi.

“Jokowi itu tidak memiliki legitimasi moral untuk menangani pelanggaran HAM berat, sebab tangannya berlumuran darah. Ada darah mahasiswa, pelajar, pemuda, petani, buruh yang meregang nyawa pada periode kekuasaanya hingga saat ini,” kata Ubed di Jakarta akhir pekan lalu.

Ubed mengakui pernyataan tersebut telah disampaikannya dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Jumat kemarin. Diskusi dihadiri sejumlah tokoh seperti eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo dan Adhi Massardi.

Pelanggaran HAM pada rezim Jokowi merupakan fakta yang turut tercatat dalam lembar sejarah. Dia membeberkan pada 2019 seorang mahasiswa di Kendari tewas tertembak aparat.

Belum lagi kasus lainnya seperti tewasnya enam pemuda pada 2020 di KM 50. Tewasnya lebih dari 100 suporter dalam tragedi Kanjuruhan juga dapat digolongkan pelanggaran HAM berat apabila diusut secara imparsial dan independen.

“Rezim ini menjadi bagian dari pelanggar HAM, tidak memiliki legitimasi moral,” ujarnya.

Peristiwa ini dibandingkan dengan Presiden Gus Dur telah lebih dulu menyampaikan permintaan maaf terhadap korban tragedi 1965-1966. Permintaan maaf Gusdur yang disampaikan tahun 2000 lebih progresif dibanding Jokowi karena sebatas menyampaikan pengakuan.

Baca Juga: Astaga! Bocah SD Banyuwangi Gantung Diri, Diduga Korban Bully, Sering Nangis Pulang Sekolah

“Itu dilakukan hampir 23 tahun lalu. Selain itu era Gus Dur juga telah melahirkan UU No 26/2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia. Nah Jokowi mestinya jalankan Pengadilan Pelanggaran HAM berat itu, bukan sekadar menyampaikan pengakuan lalu memberi santunan, tanpa diputuskan di pengadilan siapa aktor sesungguhnya," kata Ubed.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.