Suara Sumatera - Bupati Meranti Muhammad Adil bersama sejumlah pejabat di daerah itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023) sekitar pukul 21.00 WIB.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan penangkapan terhadap Bupati Meranti tersebut.
"Benar, tadi malam, (Kamis 6/4/2023), tim KPK berhasil melakukan tindakan tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," kata Ali Fikri pada Jumat (7/4/2023).
Ia mengungkapkan bahwa KPK saat ini masih bekerja dan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak.
Bupati Adil dan sejumlah pihak yang terjaring OTT dikabarkan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta hari ini.
Bupati Adil sempat menjadi perbincangan lantaran pernyataan kontroversial menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) isinya iblis dan setan. Tak hanya itu, ia pun mengancam angkat senjata senjata dan bergabung menjadi bagian Malaysia.
Adil menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Pekanbaru pada 9 November 2022 lalu.
Akibatnya, Bupati Muhammad Adil kini mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian.
Teguran tersebut disampaikan Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/12/2022).
Baca Juga: KPK Benarkan Bupati Adil dan Sejumlah Pejabat di Meranti Terjaring OTT
"Mendagri menegur keras sekaligus menegaskan, sebagai kepala daerah apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," ungkap Suhajar dikutip dari Batamnews.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (14/12/2022).
Ia menyebut Tito menegur Adil setelah bertemu dengan dirinya dan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Agus Fatoni pada Senin (12/12/2022).
Imbas pernyataan Adil, Kemendagri sengaja memanggilnya dan melakukan pertemuan pada Senin (12/12/2022) pukul 10.30 WIB.
Dalam pertemuan itu, Suhajar mengatakan dirinya juga menegur Adil. Sebab, pernyataan Adil telah menimbulkan kisruh.
"Pernyataan Adil yang diarahkan ke jajaran Kemenkeu telah menimbulkan kegaduhan," terang Suhajar.
Suhajar juga mengaku banyak memberikan nasihat kepada Adil agar menjaga etika berkomunikasi. Suhajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak elok dilakukan oleh seorang pejabat publik. Menurut Suhajar, sebagai pejabat publik, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil Norman Joesoef, Pengusaha Muda yang Disebut-sebut Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- 4 HP Murah Baterai 7000 mAh, Tahan hingga 2 Hari dengan Performa Kencang
- Rumah Lansia 82 Tahun Dieksekusi PN Jakbar Meski Masih Sengketa
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
Pilihan
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
Terkini
-
Deretan Mobil Keluarga dengan Kabin Lapang yang Melantai di GIIAS 2026
-
Kredit Macet Hantui Industri Pinjol
-
Lestarikan Kuliner Nusantara, Pertamina Bright Gas Cooking Competition Tegal Lahirkan Juara Baru
-
Lestarikan Kuliner Nusantara, Pertamina Bright Gas Cooking Competition Tegal Lahirkan Juara Baru
-
Gebrakan Bentor Nazaruddin: Misi 50 Kursi PRI dan Sinyal Barometer Lampung
-
Saat Jas Putih Diuji: Selelah-lelahnya Tenaga Kesehatan, Tetap Lebih Melelahkan Jadi Pasien
-
Rp17 Triliun Aliran Modal Asing Masuk ke Pinjol RI
-
Buntut Kasus Komentar Nirempati Pasien BPJS, RS Sardjito Hentikan Praktik dr. Elda Putri Rahard
-
Curi Perhatian Owi/Butet, 16 Atlet Raih Super Tiket Audisi Umum PB Djarum 2026 di Makassar
-
Urgen, Mengubah Keahlian Individual Manajemen Pengetahuan di Setjen DPR Jadi Kekuatan Institusional