Pakar Ekonom Menilai Subsidi BBM Salah Sasaran: Konsumsi BBM Masyarakat Kecil Relatif Rendah

SuaraSumedang.id – Pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mendapat sorotan dari guru besar ilmu ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof. Muhammad Handry Imansyah.

Kebijkan subsidi BBM pemerintah yang terlalu besar perlu untuk dialihkan, karena anggaran subsidi dinilai tidak tepat sasaran.

Handry mengatakan, sebaiknya dimanfaatkan program pembangunan lainnya.

"Ketimbang subsidi yang salah sasaran," kata Handry dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (29/8/2022).

Handry mengatakan skema subsidi jenis pertalite dan solar yang diterapkan pemerintah selama ini, dinilainya tidak tepat.

Idealnya, kata dia, subsidi itu harusnya menyasar langsung masyarakat yang tidak mampu.

"Pemberian subsidi harga pada komoditas menyebabkan semua golongan masyarakat akan dapat menikmatinya," ujarnya.

Wacana kenaikan harga BBM subsidi jenis pertalite dan solar menjadi perbincangan akhir-akhir ini.

Seperti pernyataan Kementerian Keuangan tentang potensi pembengkakan subsidi dalam APBN akibat tingginya harga minyak mentah global, saat ini menjadi perhatian Handry.

Baca Juga: Hasil BRI Liga 1 2022/2023: Diganyang PSM Makassar 5-1, Persib Bandung Tak Kuasa Ladeni Permainan Laskar Juku Eja

Karena Indonesia, saat ini telah menjadi net importir BBM, kuota subsidi jenis pertalite akan habis akhir September 2022 dan solar akan habis akhir Oktober 2022.

Terkait hal itu, dia menyebut kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilakukan pemerintah mengingat beban subsidi yang besar sekaligus untuk mengatasi persoalan subsidi yang salah sasaran.

Pengguna paling banyak mengkonsumsi dua jenis BBM itu adalah golongan mampu dan pengusaha besar, hal itu katanya berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas).

"Kenaikan harga BBM memang tak dapat dihindari karena beban subsidi yang sangat besar dan salah sasaran," papar Handry.

Seharusnya, kata dia, penyesuaian harga BBM mengikuti harga pasar dunia. Sedangkan, untuk golongan masyarakat tidak mampu diberikan bantuan oleh pemerintah.

"Sebenarnya, jumlah kelompok sasaran masyarakat berpendapatan rendah ini relatif rendah konsumsi BBMnya,” kata guru besar ilmu ekonomi.

“Sehingga memberikan bantuan kepada mereka melalui skema pembatasan konsumsi lebih mudah," ucap Handry.

Sedangkan masyarakat lain di luar kategori itu, pikir Handry dibebaskan saja dengan harga pasar sehingga dana subsidi yang demikian besar dapat dimanfaatkan program pembangunan lainnya.