Jalani Sidang Etik Terkait Kasus Brigadir J, AKP Dyah Candrawati Kena Sanksi Demosi

SuaraSumedang.id – Hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang telah dijalani, Ajun Komisiaris Polisi (AKP) Dyah Candrawati. Menyebut istilah demosi ketika sanksi dibacakan, alhasil ia harus menjalani sanksi tersebut selama satu tahun.

Sanksi itu dijatuhkan kepada AKP Dyah Candrawati, karena kelalaian dalam mengelola senjata api dinas. Menjadikan hal itu sebagai bukti tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Diketahui ada kaitannya dengan insiden penembakan Brigadir J, mengenai penggunaan senjata api yang digunakan oleh Bharada Richard Eliezer atau Bharada E.

“Wujud pelanggarannya termasuk klasifikasi pelanggaran sedang, yaitu berupa ketidakprofesionalan dalam pengelolaan senjata api dinas," kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah di Mabes Polri, Kamis (8/9/2022).

Selain hukuman demosi, AKP Dyah Candrawati juga mendapat sanksi etika dari hakim KKEP, berupa pengajuan permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan Tim KKEP.

Dilansir Suara.com Senin (12/9/2022), agar mengetahui lebih lanjut, berikut penjelasan tentang apa itu sanksi demosi selengkapnya.

Pengertian Sanksi Demosi

Demosi merupakan salah satu sanksi yang terdapat dalam Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Demosi artinya memindahkan anggota polisi dari hierarki yang ia tempati ke jabatan yang lebih rendah.

Demosi tercantum dalam Pasal 1 Angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga: Ingin Diterima Kerja? Lakukan 4 Tips Berpakaian ini saat Interview

Aturan tersebut berbunyi: “Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.”

Menurut Pasal 66 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2016) berbunyi: “Hukuman disiplin berupa mutasi yang bersifat demosi, dapat dijatuhkan kepada Terduga pelanggar yang menduduki jabatan struktural maupun fungsional untuk dimutasikan ke jabatan dengan Eselon yang lebih rendah, termasuk tidak diberikan jabatan.”

Pasal 1 ayat (38) Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2016 menyatakan: “Mutasi yang bersifat demosi adalah mutasi yang tidak bersifat promosi jabatan.”

Atasan yang berhak menghukum anggota Polisi yang diberi sanksi demosi adalah atasan yang pelaksanaan sehari-hari ditugaskan kepada Provos Polri atau pengemban Fungsi Sumber Daya Manusia Polri.

Selama melaksanakan tugasnya, atasan yang berhak menghukum tersebut harus melakukan pengawasan selama anggota polri menjalani masa hukuman. Selain itu, atasan tersebut juga harus melakukan pengawasan selama enam bulan setelah menjalani hukuman.