Kumpulan Berita PAKAR HUKUM Terbaru Dan Terkini
-
Mengaku sebagai Khalifah Saat Isi Ceramah di Bekasi, Abdul Qadir Hasan Baraja Bisa Kena Jerat Pidana
bekaci -
Jabatan Sahroni di Formula E Dinilai Tak Langgar Ketentuan, Tapi Ada Kekhawatiran Lain Soal Konflik Kepentingan
news -
Pakar Hukum Tata Negara UMI: Otonomi Daerah Bentuk Pembagian Kekuasaan
sulsel -
Pakar Hukum Dukung Hukuman Mati Pelaku Korupsi Ekspor CPO: Ada yang Sampai Meninggal Karena Antre Minyak Goreng
sumsel -
Jangan Takut Jadi Tersangka Kalau Ketemu Begal, Pakar Hukum: Lawan, Karena itu Bagian Mempertahankan Hak Diri
jateng -
Masih Banyak Kejahatan Jalanan, Pakar Hukum UGM: Sistem Juga Perlu Dipikirkan Selain Pemidanaan
jogja -
Haris dan Fatia Tersangka, Pakar Hukum Tata Negara: Autocratic Legalism, Cara Ini Lebih Mengerikan Dari Kudeta
news -
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode: Tindakan Despotis dan Mengarah ke Pemerintahan Otoriter
news -
Luhut Sebut Punya Big Data 110 Juta Warga Ingin Pemilu Ditunda, Pakar: Saya Ketawa, Kok Kita Semua Dianggap Bodoh?
news -
Kabar Duka dari Bandung: Prof Asep Warlan Meninggal Dunia di RSHS
jabar -
Pakar Wanti-wanti Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
news -
Pakar Hukum Tata Negara UGM: Jangan Main-main dengan Masa Jabatan Presiden, Itu Bisa Jadi Jebakan Otoritarianisme
news -
Keberanian Nurhayati Patut Ditiru, Masyarakat Diminta Jangan Takut Laporkan Kasus Korupsi
news -
Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Harus Pastikan Pemilu 2024 Tetap Berjalan, Demi Jaga Konstitusi
news -
Soal Pandangan 'Wayang' Versi Ustaz Khalid Basalamah, Pakar Hukum Menilai Tak Ada yang Salah
news -
Tindakan Represif Polisi di Wadas, Pakar Hukum Pidana UI: Itu Tindakan Melanggar Hukum
news -
Edy Mulyadi Mendekam di Tahanan, Arteria Belum, Pakar Hukum Jelaskan Penyebabnya
news -
Tak Setuju IKN Pindah ke Kalimantan, Pakar Hukum Tata Negara: Mencabut Dasar Fundamental
news -
Pakar Hukum: Pemerintah dan DPR Bikin UU Seperti Kejar Tayang, Suara Rakyat Diabaikan
news -
Marak Kontroversi Pinjol, Pakar: OJK Seharusnya Tak Terlibat dalam Perjanjian Fintek
jogja -
Pemberantasan Pinjol Ilegal, Pakar Hukum Sebut Ada Dua Alternatif Penyelesaian Hukum
surakarta