Vaksin Mandiri: Dampak Positif dan Negatif

Suara.com - Baru-baru ini para pengusaha mengusulkan pada pemerintah agar bisa mengimpor vaksin COVID-19 dan melakukan vaksin mandiri, untuk tidak hanya menjalankan program vaksinasi yang akan dilakukan terhadap karyawan mereka tapi juga alasan untuk menjualnya ke publik.

Para pengusaha berdalih jika ini dilakukan demi mempercepat gerak roda perekonomian Indonesia.

Untuk itu kami bertanya kepada dua peneliti untuk mengetahui apa yang bisa terjadi jika impor vaksin mandiri ini terlaksana.

Sedikit mempercepat jangkauan vaksinasi

Andree Surianta, peneliti dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), mengungkapkan dampak positif yang terlihat dengan melibatkan swasta adalah bisa mengurangi beban anggaran negara sambil melipatgandakan jangkauan vaksinasi.

“Jika distribusi hanya melibatkan puskesmas (pusat kesehatan masyarakat), rumah sakit pemerintah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka penambahan kapasitas swasta tentu bisa memperluas dan mempercepat,” ujar Andree.

Semakin banyak yang divaksinasi dan secepat mungkin pelaksanaannya, maka jumlah pasien yang perlu perawatan rumah sakit akan menurun.

Paling tidak, ini akan mengurangi beban biaya pengobatan COVID-19 yang ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, ujarnya.

Rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk mengobati satu pasien COVID-19 di Indonesia adalah Rp 184 juta, dengan rata-rata lama perawatan 16 hari rawat inap.

Baca Juga: LaporCovid-19: Pengusaha kalau Niat Bantu Negara Jangan Vaksin Mandiri

Namun Andree juga menambahkan bahwa sebaiknya pemerintah jangan mencoba menghemat dengan mengurangi pemesanan vaksin ketika vaksin mandiri sudah diizinkan.

Pertimbangannya adalah belum pastinya permintaan vaksin mandiri dan pasokan vaksin global.

Jika vaksin mandiri ini hanya untuk karyawan perusahaan, potensi permintaan adalah sekitar 120 juta jiwa menurut data terbaru pada tahun 2018.

Kelihatannya cukup signifikan tetapi perlu diingat bahwa ada 107 juta tenaga kerja yang bergabung di usaha mikro dan menjadi wiraswasta. Mereka tentu saja tidak memiliki akses terhadap vaksin yang disediakan perusahaan.

Jika bergantung pada perusahaan besar saja, maka kontribusi vaksin mandiri kurang dari 4 juta pekerja.

Ketimpangan di masyarakat