APJII Minta Pemerintah Cabut Izin Ritel Starlink, Ini Penjelasan Kominfo

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menanggapi soal desakan cabut izin ritel Starlink yang diminta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Direktur Telekomunikasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Aju Widya Sari mengatakan, Starlink sudah mengantongi izin untuk menjual layanan internet di Indonesia. 

Maka dari itu, Kominfo tidak bisa mencabut izin usaha Starlink karena perusahaan layanan internet milik Elon Musk itu sudah mematuhi regulasi Pemerintah.   

"Tidak ada, buat Kominfo penyelenggaraan perusahaan yang sudah mengantongi izin berhak berusaha di Indonesia. Sepanjang tidak ada pelanggaran terhadap regulasi, mereka berhak menyelenggarakan usahanya," kata Aju saat ditemui di sela-sela acara Ericsson Imagine Live di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Ia juga memastikan kalau perangkat Starlink sudah mendapatkan sertifikasi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo.

"Sudah tersertifikasi semua oleh Kominfo di SDPPI untuk router antena," lanjut Aju.

Dirinya turut mengungkapkan kalau lokasi NOC Starlink ada di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. NOC ini juga bisa dioperasikan secara remote di Karawang, Jawa Barat.

"Sudah ada NOC sebelum izin terbit, di Karawang dan Cibitung ada satu. Bisa remote gateway di Cibitung di-remote ke Karawang," imbuhnya.

Lebih lanjut Aju menyebut Starlink sudah mendapatkan izin untuk menjual internet di Indonesia. Sebelum mendapatkan syarat izin uji layak operasi (ULO), Starlink sudah membangun NOC di Tanah Air.

Baca Juga: Kominfo Pastikan Starlink Elon Musk Sudah Punya NOC di Indonesia

"NOC sudah ada di Indonesia itu salah satu persyaratan untuk ULO dan sudah bisa membuktikan kalau NOC-nya ada di Indonesia," tegasnya.

Sebelumnya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta Pemerintah RI untuk membekukan izin penjualan langsung layanan internet Starlink milik Elon Musk yang baru saja diresmikan di Indonesia.

"APJIII berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan dan menghargai kerja keras yang telah dilakukan oleh ISP (internet service provider atau penyelenggara jasa internet) lokal selama ini," kata Ketua Umum APJII Muhammad Arif, saat konferensi pers virtual di YouTube APJII, Selasa (28/5/2024).

APJII sendiri memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah. Pertama yakni pembekuan izin penjualan langsung (retail) untuk layanan Starlink hingga regulasi yang lebih jelas diterapkan.

Kedua, APJIl berharap pemerintah membuka kembali diskusi dan mempertimbangkan ulang keputusan terkait lisensi Starlink, pembagian wilayah cakupan operasional, hingga kewibawaan perizinan dengan memperhatikan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Ketiga, APJII mengajak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang-adil dan bijak demi menjaga keseimbangan serta kesehatan industri telekomunikasi di Indonesia. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

"Keempat, jika pemerintah tidak mampu mengatur persaingan dan menjaga kesehatan industri, APJlI menuntut agar pungutan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Universal Service Obligation (USO) dihentikan," jelas Arif.

Diketahui Elon Musk meresmikan Starlink saat dirinya diundang ke World Water Forum ke-10 yang dilaksanakan di Bali pada Minggu 19 Mei 2024 kemarin. Peresmian tersebut akan dilakukan di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar.

Starlink adalah layanan internet berbasis satelit yang dimiliki SpaceX, perusahaan antariksa milik Elon Musk. Harga internet Starlink di Indonesia dibanderol Rp 700 ribu per bulan.