Suara.com - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akhirnya mengungkapkan soal nilai investasi Starlink di Indonesia. Perusahaan milik Elon Musk itu ternyata menanamkan dananya Rp 30 miliar.
Menariknya, Bahlil mengakui kalau Starlink hanya memiliki tiga pegawai di Indonesia. Hal ini diketahuinya dari data online single submission (OSS).
"Starlink ini investasinya Rp 30 miliar, ini data OSS ya, tenaga kerjanya tiga orang yang terdaftar," katanya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Kendati begitu Bahlil mengakui dirinya tidak terlibat dalam investasi Starlink di Indonesia. Bahkan tim Bahlil juga tidak pernah melakukan pembahasan teknis soal layanan internet milik Elon Musk tersebut.
"Saya perlu jujur, saya tidak handle langsung Starlink. Saya juga tidak pernah tim saya juga tidak pernah untuk melakukan pembahasan teknis terkait dengan Starlink," ungkapnya.
Kendati begitu Bahlil menilai kalau sejauh ini Starlink mengikuti aturan di Indonesia. Makanya, ia bisa menjual layanan internetnya di Tanah Air.
"Prinsipnya adalah, selama tidak menyalahi aturan, dan itu dibuka sesuai dengan aturan, maka kami akan melakukan proses. Tapi kalau ditanya kenapa dan bagaimana, itu posisi kami, karena jujur kami tidak pernah membahas hal ini secara teknis. Jadi kami tidak tahu," jelas dia.
Bahlil pun blak-blakan tidak mengetahui kementerian mana yang berhubungan langsung dengan Starlink. Ia menduga kalau lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Alasannya, Kominfo lebih cocok karena berkaitan dengan layanan teknis seperti satelit hingga jaringan internet.
Baca Juga: Elon Musk Ngamuk, Ancam Blokir Apple Gegara ChatGPT
"Ya mungkin (Kominfo) karena ada hubungannya dengan satelit ya, kalau kami hanya kebagian NIB (Nomor Induk Berusaha) saja, izin dasar saja. Itu keluar tanpa harus ketemu tim, lewat OSS bisa. Selama ada notifikasi dari kementerian teknis, sudah jalan," tandasnya.
Berita Terkait
-
Elon Musk Ngamuk, Ancam Blokir Apple Gegara ChatGPT
-
Bahlil Ngamuk Anggaran BKPM Dipotong Sri Mulyani: Camat di DKI Jakarta Aja Lebih Besar!
-
Terbongkar! Starlink Cuma Punya 3 Karyawan di Indonesia, Investasinya Bikin Kaget
-
Tiba-tiba Bahlil Murka Besar ke Sri Mulyani: Tolong Panggil Ibu Menteri Keuangan!
-
Rekam Jejak Menkominfo Budi Arie: Relawan Jadi Menteri, Ngaku Tak Bisa Berantas Judol Sendiri
Terpopuler
- Penjelasan Polda Sulsel Terkait Kabar Penangkapan Basri Kajang
- 5 HP Murah Kamera Bagus Sesuai Review untuk Foto dan Video, Mulai Rp1 Jutaan
- 3 Parfum Mykonos Paling Wangi dengan Aroma Clean dan Tahan Lama Menurut Review Pembeli
- 6 Sepatu Jalan Terbaik yang Nyaman Dipakai Lari dari Brand Luar dan Lokal
- Di Mana Tempat Beli Sepatu Asics Ori di Indonesia? Ini 5 Rekomendasi Toko Tepercaya
Pilihan
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
-
Banggar DPR Dorong Sinkronisasi Belanja Pusat dan Daerah untuk Percepat Pembangunan Jawa Timur
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
Terkini
-
Digaji Rakyat tapi Maling, Birokrat dan BUMN Nakal Siap-siap Kena Sikat
-
Rumah Sentul Jadi Materi Pemeriksaan, Febrie Klaim Sudah Dihibahkan ke Anaknya
-
Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Febrie Adriansyah Tak Ditahan
-
Prabowo Pasang Badan untuk Petani, Minta Pengkritik Harga Beras Tanam Padi Sendiri
-
Hotman Paris: Rumah Sentul Milik Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Tapi Isinya Milik Orang Lain
-
Didampingi Hotman Paris, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Lolos dari Penahanan Usai Diperiksa 10 Jam
-
Dosen UGM Diancam Sebar Data Pribadi hingga Dilacak Lewat Google Maps Usai Kritik Menteri PU
-
Hadiri Rakorwil PSI Bengkulu, Kaesang Pangarep: Masa Gajah Kalah dari yang Lain?
-
Balita Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri, Kemen PPPA Usul Asesmen Pengasuhan Sebelum Menikah
-
Terekam CCTV dan Viral di Medsos, Remaja Pengancam Pakai Golok di Citeureup Diringkus Polisi