Mengapa Wikipedia Terancam Diblokir Pemerintah? Ini Penjelasan dan Dampak Seriusnya

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengungkap bahwa mereka akan memblokir Wikipedia apabila tidak menyelesaikan pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia. Pengamat dan organisasi sipil menyoroti pemblokiran Wikipedia yang bisa berdampak serius, terutama di dunia pendidikan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) memberikan ultimatum tegas kepada Wikimedia Foundation untuk segera menyelesaikan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Dirjen Kemkomdigi, Alex, dalam keterangannya di Jakarta Pusat pada Rabu (15/04/2026), menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem ruang digital yang tertib dan berkeadilan.

Sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku, Kemkomdigi mengancam akan melakukan pemblokiran terhadap layanan Wikimedia, termasuk Wikipedia Indonesia dan Wikimedia Commons, jika proses pendaftaran tidak diselesaikan dalam waktu tujuh hari kerja ke depan.

Kebijakan ini diambil setelah pihak kementerian merasa telah memberikan cukup waktu toleransi, mengingat pemberitahuan resmi untuk mendaftar telah disampaikan kepada pihak Wikimedia sejak 14 November 2025 lalu.

Dampak Serius Pemblokiran Wikipedia

Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFEnet bersuara keras menanggapi ancaman pemblokiran Wikipedia.

SAFEnet sendiri merupakan organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak digital.

Pada Februari lalu, sejumlah pengguna di Indonesia tidak bisa melakukan login melalui portal Wikipedia.org

Baca Juga: Komdigi Buka Lelang Frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz, Perluas Internet ke Pelosok Daerah

Tindakan tersebut secara langsung menghambat proses produksi pengetahuan yang selama ini dibangun secara kolaboratif oleh masyarakat.

SAFEnet menyoroti adanya dugaan pelanggaran hak digital apabila Wikipedia diblokir.

"Kebijakan ini memperpanjang daftar pelanggaran hak digital di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip demokrasi serta hak asasi manusia. Pasal 19 DUHAM menegaskan hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi tanpa intervensi apa pun. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 59(I) dan Resolusi Dewan HAM PBB A/HRC/RES/20/8 yang menyatakan bahwa hak yang berlaku di ruang luring juga harus dilindungi di ruang daring, termasuk kebebasan berekspresi. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menjadikan perlindungan tersebut sebagai kewajiban hukum negara. Karena itu, setiap pembatasan hak atas informasi wajib memenuhi uji three-part test: legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas, serta tujuan yang sah," tulis SAFEnet dikutip dari laman resminya pada Rabu (17/04/2026).

Pengamat serta organisasi pejuang hak digital tersebut mengungkap adanya dampak serius apabila Wikipedia diblokir.

"Dampaknya juga signifikan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena potensi penyebaran informasi yang tidak akurat menjadi lebih sulit dikoreksi tanpa keterlibatan aktif para editor yang terverifikasi," ungkap SAFEnet.

Akun resmi Wikipedia memberikan tanggapan halus melalui akun X pada Rabu (17/04/2026).

"Berdasarkan peraturan Indonesia (Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 dan PP Nomor 71 Tahun 2019) Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia wajib: 1) mendaftar ke Kemkomdigi. 2) menyerahkan akses sistem dan data ke pihak berwajib. 3) tidak boleh menyediakan "konten terlarang". 4) mematuhi permintaan penghapusan konten," tulis Wikipedia.

Mereka juga memberikan sindiran dengan menuliskan latar peraturan PSE berketerangan "Penyensoran Internet di Indonesia".