Suara.com - Apa sebenarnya yang dimaksud dengan korupsi politik? Apakah semua kasus korupsi murni soal pelanggaran hukum, atau ada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di baliknya?
Dalam episode Deep Talk Podcast kali ini, Pakar Tata Hukum Negara Feri Amsari membahas konsep korupsi politik dan bagaimana kekuasaan bisa menyimpangkan proses penegakan hukum.
Ia menjelaskan perbedaan antara political corruption dan political trial, serta bagaimana hukum acara seharusnya menjadi benteng agar kekuasaan tidak bertindak sewenang-wenang.
Menurutnya, ciri paling penting untuk melihat apakah suatu proses hukum berjalan adil atau tidak bisa ditelusuri dari prosedurnya: apakah tertib, imparsial, dan memberi ruang pembelaan yang layak. Ketika hukum acara tidak dijalankan dengan fair, di situlah potensi penyimpangan kekuasaan muncul.
Apakah hukum benar-benar netral? Ataukah dalam praktiknya bisa dipengaruhi kepentingan politik? Simak pembahasan lengkapnya di video ini!
Produser/Ass.Produser/Host/Creative/Videografer/Video Editor: Iramdani/Dendi/Ria/Jasmine/Reihan/Alya/Claudia/Zakira/Adit/Dhani/Novi/Troy/Tora
Berita Terkait
-
'Kan Bisa di-Google', Jimly Asshiddiqie Sindir Pansel yang Loloskan Hery Susanto
-
Pansel Dinilai Kecolongan Loloskan Hery Susanto Jadi Ketua Ombudsman
-
Potensi Korupsi Program MBG Ramai Dilaporkan ke KPK, Ini Alasan Belum Ada Penindakan
-
Gelar Aksi, Komite Pemuda Anti Korupsi Desak BPK Audit Dugaan Kredit Macet Kalla Group
-
Menteri PU Jelaskan Kasus Dugaan Korupsi di Dirjen SDA
Terpopuler
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
- Lupakan Aerox atau NMAX, Skutik Baru Yamaha Ini Punya Traksi dan Agresivitas Sempurna di Trek Basah
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Anggota DPR RI Mendadak Usul Bangun 1.000 Bioskop di Desa Pakai Dana APBN 2027
- 5 Serum Penumbuh Rambut Terbaik untuk Rambut Menipis dan Area Botak
Pilihan
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
-
Nathalie Holshcer Sebut Pengawal Pribadinya Ditembak Polisi, Minta Tanggung Jawab Polri
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
Terkini
-
IDAI Peringatkan BGN terkait Risiko Susu Formula di Program MBG
-
Jawaban PK Entertainment soal Konser BIGBANG dari Kode Kuning dan Tiga Garis Hitam
-
Petani Punk Gunungkidul: Dari Jalanan Menuju Ketahanan Pangan Lokal
-
Chef Juna Kritik Karyawan Izin Mendadak karena Anak Sakit, Singgung SDM Indonesia
-
PDIP Usul Gibran Rakabuming Berkantor di IKN, PSI: Harusnya yang Didesak Itu Prabowo!
-
Sebut Penjahat Perang, Presiden Korea Selatan Mau Tangkap Benjamin Netanyahu
-
Menlu Sugiono Kutuk Tindakan Israel yang Rendahkan Martabat 9 WNI
-
Prabowo Izin Ngopi saat Pidato di DPR: Supaya Gak Ngantuk, Gerindra Ada Yang Tidur?
-
IDAI Kritik Susu Formula di Program MBG, Pangan Lokal Lebih Efektif
-
Dana Rp12 Triliun Mengendap di Rekening Pengelola MBG, Rawan Praktik Korupsi