Suara.com - Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia serta kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis perekonomian global. Namun, di sisi lain, kebijakan uang ketat alias tight money policy yang selama ini diterapkan justru menimbulkan korban.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, sektor riil menjadi pihak yang paling dirugikan dengan kebijakan uang ketat yang diterapkan Bank Indonesia dan juga pemerintah.
“Dengan tingginya suku bunga acuan Bank Indonesia, sektor riil akan semakin sulit untuk mendapatkan kredit dari perbankan. Karena, bunga kredit menjadi besar. Ini bisa dilihat dari data perbankan yang jumlah kucuran kredit ke sektor riil semakin berkurang. Sementara itu, kebijakan fiskal pemerintah juga masih belum mendukung seperti sarana infrastruktur yang belum memadai,” kata Enny kepada suara.com melalui sambungan telepon, Kamis (17/4/2014).
Enny menambahkan, defisit perdagangan yang sempat melonjak pada akhir tahun lalu terjadi karena adanya lonjakan impor. Kata dia, lonjakan impor terjadi karena produksi yang melambat. Melambatnya produksi ini karena sektor riil tidak bisa menambah kapasitasnya.
“Akibatnya, produksi tidak bisa memenuhi permintaan sehingga dilakukannlah impor. Ini merupakan dampak semakin tertutupnya akses sektor riil untuk mendapatkan kredit perbankan. Apabila ini terus terjadi, maka akan mempengaruhi angka pengangguran. Karena itu, Bank Indonesia seharusnya mulai menurunkan suku bunga sehingga sektor riil mampu mengajukan kredit ke perbankan,” ujar Enny.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, Indonesia memperoleh apresiasi dari forum G20 terkait kebijakan moneter maupun fiskal yang tepat dalam mengatasi isu defisit neraca transaksi berjalan.
“Kebijakan Indonesia dianggap tepat, bagaimana merespon dengan fiskal untuk mengurangi subsidi BBM, dan Bank Indonesia juga menaikkan interest rate membuat nilai tukar menguat,” katanya, seperti dilansir dari laman Indonesia.go.id, Kamis (17/4/2014).
Ia menambahkan kebijakan moneter dan fiskal yang sesuai untuk menjaga fundamental ekonomi tersebut, memberikan kepercayaan kepada investor atas prospek ekonomi Indonesia yang lebih memadai di masa mendatang.
Berita Terkait
-
Komisi Ojol Turun Jadi 8%, Ekonom Sebut Gojek dan Grab Bisa Bertahan Andalkan Ekosistem Digital
-
INDEF Ungkap Bahaya Baja Impor Murah Terhadap Proyek Infrastruktur
-
Pembiaran Impor Baja China Akan Picu Gelombang PHK di Indonesia
-
Insentif Kendaraan Listrik Dinilai Investasi Fiskal Jangka Panjang
-
Indef Nilai KUR Bunga 5 Persen Yang Dicanangkan Presiden Prabowo Efektif Bantu UMKM
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
-
Siasat Dadan Hindayana Cs Korupsi MBG: Pakai Yayasan Sendiri, Sedot Miliaran Rupiah Tiap Hari!
-
Momen Unik Penahanan Dadan Cs, Satu Tersangka Tertinggal Mobil Tahanan hingga 'Dikepung' Wartawan
-
Pakai Rompi Pink dan Diborgol, Kejagung Resmi Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
Terkini
-
Kegagalan Investasi TaniHub Risiko Bisnis, Bukan Tindak Pidana
-
Eks Dirut BVI Bantah Terima Kickback dari Investasi TaniHub
-
TASPEN Cepat Kilat, 99 Persen Pensiunan Terima Gaji Ke-13 di Hari Pertama Tanpa Potongan
-
Asuransi Astra Rayakan Eksistensi 70 Tahun dengan ACTION! dan Apresiasi Pewarta 2026
-
RUU P2SK Disepakati, Besok Dibawa ke Paripurna
-
Pengamat: Pengusaha Jangan Baru Ribut Saat DSI Bereskan Tata Kelola Ekspor
-
Punya Lisensi, WSKT Mulai Garap Proyek Infrastruktur di Arab Saudi
-
IHSG Anjlok Karena Investor Ragukan Kredibilitas Kebijakan Pemerintah
-
Purbaya Ungkap DPR Bisa Evaluasi LPS, OJK, dan BI berkat RUU P2SK
-
Strategi Bertahan di Tengah Rupiah yang Semakin Jatuh ke Jurang