Suara.com - LSM Indonesia Property Watch menyatakan adalah suatu kekeliruan bila ada yang menilai bahwa akuisisi diperlukan karena BTN memiliki keterbatasan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR).
"Tudingan yang menyebutkan bahwa BTN masih terbatas dalam menyalurkan kredit mungkin salah alamat," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.
Menurut dia, permasalahan dalam KPR yang masih kerap menjadi hambatan di Indonesia justru bukan di BTN, melainkan sistem perumahan yang masih belum baik.
Ia mengingatkan bahwa BTN akan mengikuti pasokan rumah murah yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah khususnya Kementerian Perumahan Rakyat.
"Bank BTN hanya sebagai penyalur kredit perumahan. Semakin banyak pasokan rumah, semakin banyak KPR yang dikucurkan, begitu juga sebaliknya," kata Ali Tranghanda.
Ia menegaskan agar posisi BTN sebagai bank yang khusus menyalurkan kredit perumahan rakyat dengan pangsa pasar lebih dari 90 persen seharusnya tidak diganggu dengan rencana akuisisi yang malah akan melemahkan posisi pasarnya.
Selain itu, lanjutnya, dengan akuisisi tersebut maka portofolio sesama bank BUMN pun menjadi tidak jelas, karena semua bank BUMN relatif mempunyai pangsa pasar yang sama.
"Akan lebih baik bila masing-masing bank BUMN dapat berkonsentrasi sesuai porsinya masing-masing," katanya.
Ia juga mengemukakan, alasan untuk memperbesar permodalan BTN pun dirasakan sebagai alasan yang tidak masuk akal, malah cenderung mengakali BTN. Ali mengusulkan bila hanya untuk memperbesar permodalan BTN, tidak harus dengan akusisi oleh Bank Mandiri. (Antara)
Berita Terkait
-
Cerita Mantan Tentara Jerman Banting Setir jadi Pengusaha Properti di RI
-
Pengangguran Menurun, Tapi 50 Persen Tenaga Kerja Masih 'Salah Kamar'
-
Agung Sedayu Jual Hunian Lintas Generasi Rp2,2 Miliar
-
Optimalisasi Struktur Keuangan, Bank Mandiri Perkuat Peran sebagai Mitra Strategis Pemerintah
-
Prospek Properti Negara Tetangga dan Proyeksi Pasar Global Tahun 2026
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Tak Cuma Dagang, RI-AS Garap Hilirisasi Silika hingga Nuklir Skala Kecil
-
Terbukti Goreng Saham, OJK Beri Sanksi Denda Rp 5,7 Miliar ke Influencer Pasar Modal
-
Purbaya Bebaskan PPN untuk Sumbangan Bencana Banjir Sumatra
-
Smart Home Makin Diminati, Konsumen Lebih Mudah Nikmati Pengalaman Smart Living
-
Ekonom Nilai Indonesia Rugi Banyak dari Kesepakatan Dagang dengan AS
-
Lebih dari 500 Regulasi Kepung IHT, Ancaman PHK dan Kemiskinan Mengintai
-
Impor 105 Ribu Truk dari India, Bos Agrinas Pangan: Agar Tak Ganggu Produksi Lokal
-
RI-AS Sepakati Perjanjian Tarif, Garuda Indonesia Bakal Beli 50 Pesawat Boeing
-
RI Keok! CELIOS Bongkar Borok Perjanjian Dagang Prabowo-Trump
-
Tak Hanya Bandara, Holding BUMN Aviasi Gaspol InJourney Green dari Pantai