OJK Kembangkan Asuransi untuk Masyarakat dengan Penghasilan Rendah

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan tengah mengembangkan asuransi mikro syariah. Ini merupakan bagian dari program pengembangan asuransi mikro yang dicanangkan OJK pada Oktober 2013.

Pengembangan asuransi mikro adalah bagian dari program financial inclusion atau keuangan inklusif. Asuransi mikro syariah adalah asuransi yang diselenggarakan dengan prinsip syariah dan dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Indonesia atau negara lain pada umumnya, masyarakat berpenghasilan rendah juga memerlukan perlindungan atas risiko keuangan yang dihadapi sebagai akibat dari suatu musibah. Semisal kecelakaan diri, sakit, dan bencana alam. Bahkan, masyarakat ini relatif lebih rentan terhadap dampak yang diakibatkan oleh musibah tersebut. Karena, pada umumnya mereka tidak memiliki cukup dana untuk menghadapi kejadian atau musibah yang tak terduga.

Dikutip dari laman ojk.go.id, Jumat (25/4/2014), dengan mempertimbangkan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pengembangan asuransi mikro syariah diharapkan dapat menjadi tumpuan untuk mewujudkan keuangan inklusif pada sektor asuransi. Beberapa perusahaan asuransi sebenarnya sudah memiliki produk asuransi syariah dengan premi atau kontribusi yang relatif kecil.

Namun, jumlah dan jenis produk asuransi syariah mikro dimaksud masih sangat terbatas. Selain itu, pemasaran produk asuransi syariah juga menghadapi berbagai kendala seperti saluran distribusi yang belum mampu menjangkau sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dan tingkat pemahaman (literasi) masyarakat atas asuransi syariah yang masih rendah.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, OJK menetapkan program pengembangan asuransi mikro syariah sebagai salah satu prioritas pada tahun 2014. Dalam program pengembangan asuransi mikro syariah, OJK bekerjasama dengan semua pemangku kepentingan utama untuk menyediakan produk asuransi mikro syariah dengan premi terjangkau dan manfaat yang optimal, mendistribusikannya secara efisien, melakukan edukasi kepada masyarakat, serta menyiapkan peraturan pendukung yang diperlukan.