Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 28 April 2014 telah mencapai Rp281,7 triliun atau 25,38 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp1.110,2 triliun.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp249,6 triliun atau sekitar 25,09 persen dari target Rp995,2 triliun.
Dari realisasi sebesar Rp281,7 triliun tersebut sebanyak Rp151,2 triliun berasal dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) nonmigas dan sebesar Rp109,1 triliun dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).
Selain itu, penerimaan pajak juga berasal pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp861,5 miliar, pajak lainnya sebesar Rp1,5 triliun, PPh migas yang tercatat telah mencapai Rp19,1 triliun.
Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, realisasi penerimaan pajak yang membaik hingga April ini disebabkan karena penerimaan PPh nonmigas yang meningkat hingga 16,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada tanggal 28 April 2013, penerimaan PPh nonmigas tercatat hanya mencapai Rp129,8 triliun, dan pada akhir tahun realisasi keseluruhan dari penerimaan PPh nonmigas tercatat mencapai Rp417,7 triliun.
"PPh nonmigasnya tumbuh lebih bagus dari tahun lalu, baik untuk orang pribadi maupun badan. Tahun ini positif bisa sampai pertumbuhannya 16 persen, ini karena kerja keras orang-orang pajak," kata Fuad dalam kesempatan terpisah.
Meskipun kinerja penerimaan lebih baik dibandingkan tahun lalu, Fuad mengharapkan adanya revisi penerimaan pajak dalam APBN-Perubahan karena saat ini kondisi global masih belum membaik dan belum ada tanda-tanda perbaikan.
"Target APBN itu dasarnya masih tahun lalu, itu masih terlalu ketinggian. Kita harus perbaiki supaya penerimaan dan pengeluaran jangan ketinggian. Kita sudah perkirakan kalau berdasarkan APBN, penerimaan tidak akan tercapai," ujarnya.
Pada 2014, target penerimaan pajak dalam APBN 2014 dipatok diatas seribu triliun atau mencapai Rp1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp995,2 triliun. Peran penerimaan pajak ini adalah sebesar 66,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp1.667.1 triliun. (Antara)
Berita Terkait
-
Kemenkeu Klaim Penerimaan Pajak Membaik di November 2025, Negara Kantongi Rp 1.634 Triliun
-
Purbaya Klaim Coretax Siap Pakai, 60 Ribu Orang Sukses Login Bersamaan
-
Purbaya Buka-bukaan Alasan Penerimaan Pajak Rendah: Ekonomi Sudah Lesu Sejak 2024
-
Purbaya Buka Suara usai Mantan Dirjen Pajak Diperiksa Kejagung, Singgung Manipulasi Laporan
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok