Suara.com - Pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman akan menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Jokowi-JK.
Deputi Kantor Transisi Bidang Infrastruktur, Perumahan Rakyat dan Transportasi Publik Akbar Faizal mengatakan, sektor perumahan rakyat merupakan sebuah kebutuhan dasar seluruh rakyat yang selama ini tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK akan fokus untuk membangun perumahan rakyat.
Akbar mengatakan, ketidakmampuan pemerintah ini tercermin dari kebutuhan perumahan yang tak terpenuhi (housing backlog) yang terus bertambah hingga mencapai 13,6 juta unit dan jumlah permukiman kumuh yang terus meningkat mencapai 59.000 hektar.
Padahal, kata dia, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Ditjen Cipta Karya dan Ditjen penataan Ruang serta Kemenpera selama periode 2009-2014 telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah.
“Hal ini disebabkan inefisiensi, miskoodinasi, tumpang tindihnya program di kedua lembaga kementerian ini selama bertahun-tahun. Sebagai contoh bagaimana tak terkoordinasinya pembangunan rumah susun sederhana sewa dan pembangunan prasarana permukiman yang ada di kedua lembaga kementrian tersebut,” kata Akbar di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Akbar menambahkan, pemerintahan Jokowi-JK akan melakukan reformasi secara mendasar terhadap arah kebijakan, strategi, program serta cara-cara kerja Pemerintah di bidang perumahan rakyat dan pembangunan kawasan pemukiman.
"Pemerintahan baru Jokowi-JK akan memperbaharui semua itu dengan cara mengintegrasikan program secara efektif dengan target mengurangi angka kekurangan rumah dan luas daerah permukiman kumuh secara terukur dan progresif," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Momen Ramadan Dimanfaatkan Pengembang untuk Dongkrak Penjualan Properti
-
Pemerintah Kaji Rencana Perluasan Rusun Subsidi Jadi 45 Meter Persegi
-
Mendagri Usul Pembentukan Indeks Untuk Nilai Dukungan Daerah Terhadap Program Perumahan
-
Pemerintah Bidik Lahan Sitaan KPK hingga Kejaksaan untuk Perumahan Rakyat
-
Mendagri Tito: Kolaborasi Kunci Atasi Backlog Perumahan Nasional
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Trump Ungkap Nego Perang Berjalan Mulus, Iran Bantah: Awas 'Manipulasi' Pasar!
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Timur Tengah Hadapi Kiamat Kecil Jika Iran Serang Instalasi Desalinasi Negara-negara Arab
-
Anggaran Dana Pensiun DPR-Pejabat Diusulkan untuk Guru Honorer hingga Nakes
-
Perhatian Pemudik! Rest Area KM 52B Bisa Ditutup Sewaktu-waktu Saat Arus Balik
-
Purbaya Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI 5,7% di Q1 2026 Meski Ada Perang AS vs Iran
-
Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa Capai 5,6 Persen Berkat Mudik Lebaran 2026
-
285 Ribu Kendaraan Bakal Padati Jalan Tol Trans Jawa pada 24 Maret
-
LPEI Ungkap Risiko Konflik Timur Tengah ke Kinerja Ekspor Indonesia Masih Terbatas
-
Harga Minyak Dunia Bisa Tembus 120 Dolar AS per Barel Sepanjang 2026, Naik 2 Kali Lipat