Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama melalui MoU dengan TNI Angkatan Laut (TNI-AL) terkait penenggelaman kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di wilayah Indonesia.
Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Marsetio di Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta Timur, pagi tadi, Senin (1/12/2014).
Pertemuan yang berlangsung selama 30 menit ini menyepakati beberapa hal di sektor kelautan dan perikanan. Kesepakatan itu disusun dalam satu MoU yang ditandatangani antara Menteri Susi dan seluruh pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan KSAL Marsetio, dan para petinggi TNI AL.
Beberapa kesepakatan dalam MoU antara lain:
1. Peningkatan bersama pengawasan laut dan hukum di wilayah Indonesia dengan kontrak kerjasama selama 5 tahun.
2. Pertukaran data di bidang kelautan dan perikanan dengan kontrak kerjasama selama 5 tahun.
3. Kerjasama kursus dan pelatihan pada pelaku kelautan dan perikanan, kerjasama 2 tahun.
4. Survei penelitian dan pengkajian serta pemanfaatan sarana dan prasarana dengan kontrak kerjasama 5 tahun.
"Alhamdulillah akhirnya hari ini saya mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala Staf Angkatan Laut bisa menandatangani kerjasama dalam satu perjanjian MoU antara KKP bersama KSAL," kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Senin (1/12/2014).
Selain itu, Susi mengungkapkan, tujuan utama dari visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan wilayah laut Indonesia berdaulat, karena Presiden ingin menata kembali pengelolaan hasil kelautan Indonesia terutama sektor perikanan dan sumber kelautan laut lainnya.
"Dengan MoU ini serta kebijakan pelarangan transhipment (bongkar muat tengah laut) bisa menyegarkan penataan kembali kelautan Indonesia agar bisa lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara," ungkapnya.
Menurut Susi, wilayah laut Indonesia adalah yang terluas nomor dua di dunia tetapi ekspor perikanan Indonesia masih nomor 5 di kawasan Asia Tenggara.
"Ikan kita belum jadi tuan rumah di negara sendiri," jelasnya.
Sementara itu, KSAL Marsetio mengatakan, setuju dan mendukung seluruh rencana Menteri Susi. Menurut dia, seluruh kebijakan yang Menteri Susi buat untuk menciptakan kedaulatan wilayah laut Indonesia sama dengan visi misi TNI AL.
"Intinya kerja sama sudah terjalin dan kita tingkatkan," tegas Marsetio.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Express Discharge, Layanan Seamless dari Garda Medika Resmi Meluncur: Efisiensi Waktu dan Pembayaran
-
COP30 Brasil: Indonesia Dorong 7 Agenda Kunci, Fokus pada Dana dan Transisi Energi
-
Redenominasi Rupiah Bikin Harga Emas Makin Mentereng? Ini Kata Pengamat
-
Rapel Gaji PNS dan PPPK Mulai Cair November? Cek Mekanismenya
-
637 Ambulans BRI Peduli Telah Hadir, Perkuat Ketahanan Layanan Kesehatan Nasional
-
MIND ID Perkuat Komitmen Transisi Energi Lewat Hilirisasi Bauksit
-
Mengapa Bunga Pindar jadi Sorotan KPPU?
-
Rekomendasi Tempat Beli Perak Batangan Terpercaya
-
Old Money Ilegal Disebut Ketar-ketir Jika Menkeu Purbaya Terapkan Kebijakan Redenominasi
-
Fintech Syariah Indonesia dan Malaysia Jalin Kolaborasi, Dorong Akses Pembiayaan Inklusif