Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerjasama melalui MoU dengan TNI Angkatan Laut (TNI-AL) terkait penenggelaman kapal-kapal ilegal yang mencuri ikan di wilayah Indonesia.
Untuk itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertemu Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Marsetio di Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta Timur, pagi tadi, Senin (1/12/2014).
Pertemuan yang berlangsung selama 30 menit ini menyepakati beberapa hal di sektor kelautan dan perikanan. Kesepakatan itu disusun dalam satu MoU yang ditandatangani antara Menteri Susi dan seluruh pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan KSAL Marsetio, dan para petinggi TNI AL.
Beberapa kesepakatan dalam MoU antara lain:
1. Peningkatan bersama pengawasan laut dan hukum di wilayah Indonesia dengan kontrak kerjasama selama 5 tahun.
2. Pertukaran data di bidang kelautan dan perikanan dengan kontrak kerjasama selama 5 tahun.
3. Kerjasama kursus dan pelatihan pada pelaku kelautan dan perikanan, kerjasama 2 tahun.
4. Survei penelitian dan pengkajian serta pemanfaatan sarana dan prasarana dengan kontrak kerjasama 5 tahun.
"Alhamdulillah akhirnya hari ini saya mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kepala Staf Angkatan Laut bisa menandatangani kerjasama dalam satu perjanjian MoU antara KKP bersama KSAL," kata Menteri KKP Susi Pudjiastuti, Senin (1/12/2014).
Selain itu, Susi mengungkapkan, tujuan utama dari visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan wilayah laut Indonesia berdaulat, karena Presiden ingin menata kembali pengelolaan hasil kelautan Indonesia terutama sektor perikanan dan sumber kelautan laut lainnya.
"Dengan MoU ini serta kebijakan pelarangan transhipment (bongkar muat tengah laut) bisa menyegarkan penataan kembali kelautan Indonesia agar bisa lebih berkelanjutan dan bermanfaat bagi bangsa dan negara," ungkapnya.
Menurut Susi, wilayah laut Indonesia adalah yang terluas nomor dua di dunia tetapi ekspor perikanan Indonesia masih nomor 5 di kawasan Asia Tenggara.
"Ikan kita belum jadi tuan rumah di negara sendiri," jelasnya.
Sementara itu, KSAL Marsetio mengatakan, setuju dan mendukung seluruh rencana Menteri Susi. Menurut dia, seluruh kebijakan yang Menteri Susi buat untuk menciptakan kedaulatan wilayah laut Indonesia sama dengan visi misi TNI AL.
"Intinya kerja sama sudah terjalin dan kita tingkatkan," tegas Marsetio.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Purbaya Akan Tambah Perusahaan Pemungut Pajak Toko Online di Ecommerce
-
DPR Siap Cecar Tiktok yang Dituding Tahan Duit UMKM hingga Triliunan Rupiah
-
Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen Tak Untungkan Mitra Pengemudi
-
Minyak Dunia Anjok, Mengapa Harga Pertamax Tak Ikut Turun?
-
Kapal Tanker Pertamina Berhasil Lolos dari Selat Hormuz, Sisanya Menunggu Aman
-
Rupiah Menuju Rp18.000 per Dolar AS Lagi, Akan Menguat Jika Investor Asing Kembali ke Indonesia
-
Bukan Pemain, Manchester United Mau Beli Kredit Karbon Indonesia
-
Antrean BBM Surabaya-Gresik Mulai Terurai, BPH Migas dan Pertamina Perkuat Distribusi
-
Stok Batu Bara Normal, Bos PLN Janji Tak Ada Mati Lampu
-
RI Mulai Dagang Karbon Kehutanan, Potensinya Rp5 Triliun