Suara.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan penghentian sementara atau moratorium izin berdirinya hotel di beberapa daerah mengingat keberadaannya sudah melampaui kapasitas.
"Usulan ini kami sampaikan mengingat beberapa daerah sudah kelebihan hotel, seperti di Bali, Makassar, dan Jawa Barat," kata Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) Wiryanti Sukamdani di kantor Wapres Jakarta, Selasa, (6/1/2015).
Hal tersebut disampaikan usai Wiryanti bersama sejumlah pengurus PHRI melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membicarakan kondisi perhotelan di Tanah Air saat ini.
Menurut dia, adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan hotel untuk rapat oleh instansi pemerintah memang mempengaruhi pendapatan hotel, apalagi untuk daerah yang selama ini sudah memiliki banyak hotel.
"Oleh sebab itu perlu diambil langkah konkret seperti dengan perlunya moratorium izin hotel di daerah-daerah tertentu saja," katanya.
Dia mengatakan, moratorium itu diusulkan juga sebagai langkah PHRI menyikapi surat edaran pemerintah yang melakukan efisiensi dengan cara membatasi penggunaan hotel untuk rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
PHRI, katanya, sangat memahami dengan sikap pemerintah yang melakukan efisiensi kegiatan di hotel.
"Jadi bukan larangan mengadakan rapat di hotel tapi pembatasan," kata Yanti. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
ESDM Akui Tahan Ekspor Batu Bara Demi PLN, Masalah Pasokan PLTU Terungkap di Tengah Pemadaman
-
Wujud Nyata Komitmen ESG, Pegadaian Gelar Khitanan Massal 2026 Bagi 500 Anak
-
Marak Transaksi Palsu di Tokopedia, Pemerintah Gregetan!
-
Soal Laporan ke KPK, ITDC Klaim Tak Punya Wewenang Atur Dana Relokasi Mandalika
-
Menkeu Purbaya Legalkan Pencucian Uang Lewat Patriot Bond?
-
Investor Asing Masih Asik Jual Saham di RI, BMRI dan DSSA Jadi Incaran
-
Lahan Meikarta Bakal jadi Aset Negara? Maruarar Segera Urus Legalitas
-
Terungkap! Dua PLTU Raksasa di Cilacap Sempat Bermasalah, Jadi Pemicu Pemadaman Bergilir di Jawa
-
Listrik Pulau Jawa Gelap Gulita, Siapa yang Bertanggung Jawab?
-
Pupuk Indonesia Tembus Australia, Ekspor Urea 250 Ribu Ton Dikebut hingga Akhir 2026