Suara.com - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan penghentian sementara atau moratorium izin berdirinya hotel di beberapa daerah mengingat keberadaannya sudah melampaui kapasitas.
"Usulan ini kami sampaikan mengingat beberapa daerah sudah kelebihan hotel, seperti di Bali, Makassar, dan Jawa Barat," kata Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) Wiryanti Sukamdani di kantor Wapres Jakarta, Selasa, (6/1/2015).
Hal tersebut disampaikan usai Wiryanti bersama sejumlah pengurus PHRI melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membicarakan kondisi perhotelan di Tanah Air saat ini.
Menurut dia, adanya surat edaran mengenai pembatasan penggunaan hotel untuk rapat oleh instansi pemerintah memang mempengaruhi pendapatan hotel, apalagi untuk daerah yang selama ini sudah memiliki banyak hotel.
"Oleh sebab itu perlu diambil langkah konkret seperti dengan perlunya moratorium izin hotel di daerah-daerah tertentu saja," katanya.
Dia mengatakan, moratorium itu diusulkan juga sebagai langkah PHRI menyikapi surat edaran pemerintah yang melakukan efisiensi dengan cara membatasi penggunaan hotel untuk rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
PHRI, katanya, sangat memahami dengan sikap pemerintah yang melakukan efisiensi kegiatan di hotel.
"Jadi bukan larangan mengadakan rapat di hotel tapi pembatasan," kata Yanti. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- 9 Mobil Bekas dengan Rem Paling Pakem untuk Keamanan Pengguna Harian
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
Pilihan
-
Kehabisan Gas dan Bahan Baku, Dapur MBG Aceh Bertahan dengan Menu Lokal
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
Terkini
-
Indonesia Kukuhkan Diri Jadi Episentrum Blockchain & Web3 Asia Tenggara
-
Pakar Ingatkan Risiko Harga Emas, Saham, hingga Kripto Anjlok Tahun Depan!
-
DPR Tegaskan RUU P2SK Penting untuk Mengatur Tata Kelola Perdagangan Aset Kripto
-
Mengapa Rupiah Loyo di 2025?
-
Dukungan LPDB Perkuat Layanan Koperasi Jasa Keselamatan Radiasi dan Lingkungan
-
LPDB Koperasi Dukung Koperasi Kelola Tambang, Dorong Keadilan Ekonomi bagi Penambang Rakyat
-
Profil Agustina Wilujeng: Punya Kekayaan Miliaran, Namanya Muncul di Kasus Chromebook
-
RUPSLB BRI 2025 Sahkan RKAP 2026 dan Perubahan Anggaran Dasar
-
Pemerintah Jamin UMP Tak Bakal Turun Meski Ekonomi Daerah Loyo
-
Mengapa Perusahaan Rela Dijual ke Publik? Memahami Gegap Gempita Hajatan IPO