Suara.com - Perum Bulog mengungkapkan kenaikan harga beras disebabkan kekosongan stok dalam tiga bulan sebelumnya yakni periode November-Desember 2014 dan Januari 2015.
"Bulog bertugas mengeluarkan 232.000 ton raskin (beras miskin) tiap bulan. Tapi, November-Desember 2014, stoknya tidak ada dan Januari masih seperti itu," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti dalam konperensi pers di Jakarta, Sabtu, (28/2/2015).
Hal tersebut disampaikannya merespon dugaan mafia beras sebagai penyebab kenaikan harga beras belakangan ini.
Leli menjelaskan, kondisi pada akhir 2014 itu dikarenakan stok November dan Desember sudah ditarik terlebih dahulu pada Februari dan Maret 2014, sehingga menyebabkan kekosongan sebesar 462.000 ton.
Akibatnya, pada Desember 2014 dan Januari 2015, Bulog hanya menggelontorkan 71.000 ton beras, sehingga kurang efektif menurunkan harga.
"Hitungannya, 462 ribu stok yang kosong hanya ditutup dengan 71 ribu, akhirnya ya kurang 'nendang'," kata Leli.
Hal tersebut diperparah dengan terlambatnya pasokan beras pada Januari akibat "launching" yang baru diresmikan pada tanggal 28 Januari 2015, sehingga total kekosongan stok beras mencapai hampir 700.000 ton.
Selain itu, adanya isu penghapusan raskin juga berpengaruh secara psikologis maupun administratif terhadap pemerintah daerah.
Terkait dengan kelangkaan stok beras di pasar, pengamat pertanian Khudori juga berpendapat hal itu disebabkan karena faktor alam dan bukan ulah mafia beras seperti yang disebut Menteri Perdagangan. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Babak Baru Industri Kripto, DPR Ungkap Revisi UU P2SK Tegaskan Kewenangan OJK
-
Punya Kekayaan Rp76 M, Ini Pekerjaan Ade Kuswara Sebelum Jabat Bupati Bekasi
-
DPR Sebut Revisi UU P2SK Bisa Lindungi Nasabah Kripto
-
Hotel Amankila Bali Mendadak Viral Usai Diduga Muncul di Epstein Files
-
Ekspansi Agresif PIK2, Ada 'Aksi Strategis' saat PANI Caplok Saham CBDK
-
Tak Ada Jeda Waktu, Pembatasan Truk di Tol Berlaku Non-stop Hingga 4 Januari
-
Akses Terputus, Ribuan Liter BBM Tiba di Takengon Aceh Lewat Udara dan Darat
-
Kepemilikan NPWP Jadi Syarat Mutlak Koperasi Jika Ingin Naik Kelas
-
Kemenkeu Salurkan Rp 268 Miliar ke Korban Bencana Sumatra
-
APVI Ingatkan Risiko Ekonomi dan Produk Ilegal dari Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok