Masa Depan Freeport di Papua di Tangan Presiden Jokowi

Suara.com - Menteri ESDM Sudirman Said akan menyerahkan rekomendasi terkait kelanjutan operasi Blok Mahakam dan PT Freeport Indonesia kepada Presiden Joko Widodo pada April 2015.

"Sesuai arahan Presiden, karena ini menyangkut investasi besar, maka keputusan Mahakam dan Freeport harus dipercepat dengan kajian detail. Kami targetkan satu bulan dari sekarang, rekomendasi sudah diserahkan ke Presiden," ujarnya dalam konperensi pers di Jakarta, Senin, (16/3/2015).

Menurut dia, PT Pertamina (Persero) sudah siap menggelontorkan investasi senilai 25,2 miliar dolar AS dan Freeport sekitar 17,3 miliar dolar AS. Freeport beroperasi di Papua.

Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil dan instansi terkait dalam penyusunan rekomendasi.

Terkait Mahakam, Sudirman mengatakan, pihaknya meyakini masa transisi pengelolaan Mahakam dari Total E&P Indonesie ke PT Pertamina (Persero) pada 2017 akan berjalan baik.

"Sejauh ini pembicaraan yang sudah berlangsung sejak November 2014 baik-baik saja. Pemerintah sudah memutuskan, sehingga semua pihak mesti ikut menjaga bersama. Semua punya risiko. Saya yakin transisi akan berjalan baik dan tidak ada suasana kebencian," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah menginginkan Pertamina secepatnya segera masuk ke Mahakam.

"Pertamina sudah siap dan Total juga siap," ujarnya.

Untuk Freeport, menurut Sudirman, pihaknya mengkaji agar ada kepastian kelanjutan operasi setelah 2021.

Pemerintah, lanjutnya, ingin Freeport memberikan manfaat lebih besar kepada negara dan Papua setelah perpanjangan.

"Keputusan kelanjutan operasi menjadi sulit karena hanya bisa dilakukan 2019. Karena itu, akan dicari jalan lain apakah mulai menggunakan rezim IUPK (izin usaha pertambangan khusus)," katanya.

Saat ini, Mahakam dikelola Total sampai habis pada 2017. Sementara, kontrak tambang Freeport di Papua akan habis 2021. (Antara)