Suara.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai pemerintah perlu merespon penurunan daya beli masyarakat menyusul anjloknya pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2015 menjadi 4,71 persen.
"Yang penting, harus ada respon jangka pendek, bagaimana menahan laju penurunan daya beli masyarakat. Karena suka tidak suka, ekonomi kita digerakkan oleh sektor konsumsi. Kalau konsumsi terganggu, tentu bisa mengganggu kinerja ekonomi," kata Enny di Jakarta, Rabu (6/5/2015).
Ia menilai, sejumlah upaya yang efektif untuk dilakukan yaitu menjamin pasokan serta melakukan intervensi pasar agar bisa bekerja sempurna.
Dengan demikian, sejumlah distorsi seperti praktik kartel, penimbunan dan lainnya bisa benar-benar dipantau agar pasokannya terjamin dan distribusi pasokan stabil.
"Kalau itu bisa dilakukan, ini akan mendorong kembali konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakat tidak turun drastis, kuartal II 2015 bisa balik lagi ke 5 persen (pertumbuhan ekonominya)," katanya.
Menurut Enny, konsumsi merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi selain ekspor dan investasi. Namun, peran konsumsi lebih besar ketimbang dua sektor lainnya lantaran berdampak langsung tanpa membutuhkan jangka waktu tertentu.
Sayangnya, ujarnya, daya beli masyarakat masih terus terdistraksi dengan wacana kenaikan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak "Bulan depan sudah masuk Ramadan lalu Lebaran, tanpa ada gangguan dari pemerintah saja akan ada lonjakan inflasi yang besar.
Di sisi lain, Enny mengakui saat ini komponen pendorong pertumbuhan ekonomi tengah melambat, seperti pelemahan ekonomi dunia serta terlambatnya penyerapan anggaran belanja.
Oleh karena itu, menurut dia, salah satu sektor yang bisa diubah pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi adalah daya beli masyarakat.
"Memperbaiki daya beli masyarakat ini masih terjangkau dengan kebijakan menteri negara. Caranya yaitu dengan memberi stimulus ke usaha mikro kecil agar bisa 'survive'. Usaha kecil mikro ini kan bisa menyerap tenaga kerja, sehingga bisa berdampak pada kehidupan masyarakat," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Kini Makin Murah! Intip Spesifikasi Lengkap Hyundai i20, Hatchback Lincah Cocok untuk Anak Muda
-
KIA Rio vs Grand Avega Hatchback, Mending Mana? Segini Harga dan Pajaknya
-
Realisasi Konsumsi Listrik 2025 Tembus 108,2 Persen dari Target
-
Susun DIPA 2026, Kemenperin Janji Percepat Penyerapan Anggaran dan Penguatan Dampak Belanja Industri
-
Toyota Raize Berapa cc? Simak Spesifikasi, Harga Seken dan Konsumsi BBM
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Lowongan Magang Bank BTN Terbaru Januari 2026, Terbuka untuk Semua
-
BRI Peduli Dukung Komitmen Kelola Sampah Modern Melalui Dukungan Operasional
-
Kementerian PU Bangun Sekolah Rakyat Tahap II di 104 Lokasi
-
Tak Cuma Impor Solar, Impor Avtur Juga Akan Dihentikan
-
Purbaya Buka Opsi Diskon Tarif Listrik untuk Korban Banjir Sumatra
-
Kementerian PU Targetkan 1.606 Unit Huntara di Aceh-Tapanuli Rampung Sebelum Ramadhan
-
RDMP Balikpapan Alami Hambatan, Bahlil Tuding Ada Pihak Tak Suka RI Swasembada Energi
-
Harga Emas dan Perak Meroket Usai Sengketa Trump vs The Fed Makin Memanas
-
Bahlil: Hanya Prabowo dan Soeharto Presiden yang Resmikan Kilang Minyak
-
Penunggak Pajak Jumbo Baru Setor Rp 13,1 T dari Total Rp 60 T