Susun DIPA 2026, Kemenperin Janji Percepat Penyerapan Anggaran dan Penguatan Dampak Belanja Industri

Suara.com - Sektor industri manufaktur nasional mencatat kinerja positif sepanjang 2025.

Industri Pengolahan Non Migas (IPNM) tumbuh 5,17 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,01 persen.

Penguatan kinerja tersebut turut ditopang struktur industri nasional yang semakin solid.

Data World Bank menunjukkan nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia mencapai 265,07 miliar dolar AS, tertinggi di kawasan ASEAN, disusul Thailand dan Vietnam.

Selain itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, sekitar 78,39 persen output industri diserap pasar domestik.

Kondisi ini menegaskan peran industri nasional tidak hanya sebagai penggerak ekspor, tetapi juga penopang kebutuhan dalam negeri.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, menilai capaian tersebut perlu ditopang tata kelola anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.

“Capaian kinerja industri tersebut perlu didukung oleh tata kelola yang akuntabel, efektif, dan tepat sasaran agar setiap program memberikan dampak nyata bagi pengembangan industri nasional,” ujar Agus dalam keterangannya, dikutip Jumat (9/1/2026).

Dalam pengelolaan anggaran, hingga 31 Desember 2025 realisasi total pagu DIPA Kementerian Perindustrian mencapai 83,30 persen.

Baca Juga: Pengusaha IHT Minta Pemerintah Membina, Bukan Binasakan Industri Tembakau

Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata realisasi nasional yang tercatat 82,41 persen.

Sementara itu, realisasi berdasarkan pagu efektif telah mencapai 97,65 persen dan diperkirakan meningkat seiring penyelesaian proses administrasi pada awal Januari 2026.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator efektivitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kemenperin.

Meski demikian, Agus menyebut, posisi realisasi anggaran Kemenperin masih perlu ditingkatkan.

“Secara nasional, realisasi anggaran Kemenperin berada pada peringkat 56 dari 104 kementerian dan lembaga. Capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran ke depan,” katanya.

Memasuki tahun anggaran 2026, Kemenperin berkomitmen mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan melalui perencanaan yang lebih matang, penyerapan anggaran tepat waktu, serta penguatan prinsip akuntabilitas dan transparansi.