Suara.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi tidak terganggu oleh kondisi ekonomi di Indonesia maupun global yang melambat. Bahkan investasi asing di Indonesia naik.
Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan hingga saat ini pengajuan Izin Prinsip (IP) investasi asing mencapai 15 persen. Jika dinominalkan totalnya mencapai mencapai 173,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.300 triliun.
"Yang kita lihat sekarang ini bagaimana investor tetap menggeliat untuk melakukan ekspansi. Kalau kita liat semester ini, minta invetasi di Indonesia dari semua negara mengalami peningkatan mencapai 173,8 miliar dolar AS. Jadi nggak ada pengaruh dari perlambatan ekonomi secara global,” kata Franky di Jakarta, Jumat (10/7/2015).
Dalam satu bulan terakhir ini, Indonesia mendapatkan 54 proyek investasi yang telah disurvei. Ke-54 proyek tersebut sudah memasuki tahap komesial.
Menurutnya, dampak ekonomi ke 54 proyek investasi tersebut dilihat dari adanya tambahan ekspor seiring selesainya konstruksi dan memasuki tahap produksi komersial, penghematan devisa dari penurunan nilai impor, penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung, serta listrik yang dapat dihasilkan.
"Hasil pantauan BKPM di 54 proyek investasi yang disurvei segera mencapai tahap produksi komersial. Jadi dengan begitu, perekonomian Indonesia akan di dorong dari 54 proyek tersebut. Dampak ekonomi yang dihasilkan dari 54 proyek investasi yang dipantau BKPM, yaitu adanya ekspor sebesar 3,33 miliar dolar AS per tahun. Dari 54 proyek, ada 2 proyek yang sudah memasuki tahap produksi komersial. Total dari 100 proyek yang dipantau tahun 2015, tercatat telah 22 proyek investasi masuk tahap produksi komersial,” katanya.
Oleh sebab itu, Franky meminta kepada pemerintah untuk terus berupaya membantu rencana realisasi investasi karena hasilnya akan membantu negara.
"Ada tiga hal, pertama listrik, kedua kepastian tentang tax allowance dan tax holiday, ketiga tenaga kerja asing. Ada banyak investor mengalami kesulitan soal itu," imbuh dia.
Dia mengatakan BKPM akan terus membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya di Indonesia. Salah satunya lewat penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM seluruh provinsi di kabupaten atau kota yang lebih mempermudah perizinan terkait investasi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
BSU Guru Kemenag Cair! Ini Cara Cek Status dan Pencairan Lewat Rekening
-
Update Harga Sembako: Cabai dan Bawang Merah Putih Turun, Daging Sapi Naik
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
Harga Emas Antam Melonjak Drastis dalam Sepekan
-
Hari Minggu Diwarnai Pelemahan Harga Emas di Pegadaian, Cek Selengkapnya
-
Orang Kaya Ingin Parkir Supercar di Ruang Tamu, Tapi Kelas Menengah Mati-matian Bayar Cicilan Rumah
-
Mampukah Dana Siap Pakai dalam APBN ala Prabowo Bisa Pulihkan Sumatera?
-
Anak Purbaya Betul? Toba Pulp Lestari Tutup Operasional Total, Dituding Dalang Bencana Sumatera
-
Percepat Pembangunan Infrastruktur di Sumbar, BRI Dukung Pembiayaan Sindikasi Rp2,2 Triliun
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T