Suara.com - Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyatakan frustrasi banyak pegawai negeri sipil dan pejabat pemerintahan yang malas dan korupsi. Mereka mengabaikan instruksi negara untuk memangkas birokrasi.
Pernyataan ini bukan pertama kali diucapkan Li. Namun saat ini Cina tengah mengalami pelambatan ekonomi.
Li berulang kali mengkritik pejabat selama setahun terakhir ini. Mereka lambat menjalankan arahan kebijakan Beijing. Sementara Presiden Xi Jinping terus menyuarakan seruan antikorupsi.
Seperti dilansir Reuters, Kamis (9/7/2015) kemarin, pemerintah sudah mengirimkan 11 tim investigasi ke 18 provinsi di Cina. Hasil ini diserahkan ke rapat kabinet, Rabu kemarin.
"Tujuannya adalah menegakkan implementasi kebijakan," kata Li.
Dari hasil investigasi itu, ditemukan praktik korupsi. Modusnya mencatat dana yang tidak terpakai menjadi terpakai. Seharusnya dana itu telah digunakan untuk pembiayaaan proyek-proyek.
"Menahan pekerjaan tanpa melakukan pekerjaan dan mencatat pekerjaan itu adalah contoh khas dari korupsi resmi. Para pejabat ini harus bertanggungjawab!" seru Li.
Sementara persetujuan administrasi untuk proyek-proyek dan dokumen lainnya yang seharusnya telah disederhanakan, Li mengatakan beberapa daerah yang melihat peningkatan dalam birokrasi.
"Apakah mereka 'bermain'? Kita harus tegas menyelidiki ini! Kita harus mempublikasikan contoh-contoh yang tidak bertanggung jawab" dia menambahkan.
Untuk mendukung perekonomian, bank sentral Cina sudah memangkas suku bunga pinjaman untuk keempat kalinya. Ini dilakukan dalam tujuh bulan sampai Juni. Selain itu Beijing menurunkan jumlah uang tunai. Sementara bank harus tetap menyimpan cadangan.
Kebanyakan analis percaya Cina bisa menurunkan suku lagi. Ini bisa dilakukan bersama penguranga rasio persyaratan cadangan lebih lanjut untuk memastikan ekonomi tumbuh sekitar 7 persen sampai akhir tahun. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 5 Sepeda Lipat Kalcer Termurah, Model Stylish Harga Terjangkau
Pilihan
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
Terkini
-
Gedung 40 Lantai untuk MUI di Bundaran HI, Demi Efektivitas atau Ada Makna Politiknya?
-
Ratapan Guru Madrasah Swasta, Gaji Cuma Rp300 Ribu per Bulan hingga Merasa Dianaktirikan
-
Detik-Detik Mengerikan Pesawat Smart Air Diburu Tembakan di Boven Digoel, 2 Pilot Tewas
-
Kasatgas Tito: Pengungsi Berkurang Signifikan dan Roda Ekonomi Kembali Berputar
-
Tarif Mulai Rp2.000, Transjabodetabek Cawang-Cikarang Resmi Beroperasi Hari Ini
-
Pramono Anung dan Deklarasi 'Kerja Otak': Saat Gorong-gorong Tak Lagi Jadi Panggung Pemimpin Jakarta
-
Kemenag Usulkan 630 Ribu Guru Madrasah Swasta Jadi P3K, Skema Afirmasi Disiapkan
-
Membaca Radar Hashim: Siapa Pejabat di Kabinet yang Terancam Dicopot?
-
Kejagung Sinyalir 26 Perusahaan Terlibat Korupsi Ekspor CPO, Kerugian Capai Rp14 Triliun
-
Korban Bencana Sumatra Dapat Kompensasi hingga Rp 60 Juta Lebih, Ini Rinciannya