Suara.com - Mantan Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Kepresidenan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan reshuffle kabinet jilid kedua perlu dilakukan Presiden Joko Widodo. Kementerian di sektor ekonomi, menurut Yudhi, perlu dirombak lagi.
"Saya pikir beberapa menteri ekonomi harus diganti. Ada yang membuat harga nggak bisa turun, dan masih membuat liabilitas di mata investor nggak kuat karan pernyataan berubah-ubah terus," kata Yudhi usai diskusi Senator Kita dengan topik Mengapa Perlu Reshuffle Lagi?" di gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2015).
Yudhi mengatakan reshuffle kabinet jilid kedua bukan berarti kegagalan Presiden Jokowi dalam memilih menteri. Reshuffle merupakan hak prerogatif Kepala Negara untuk memperkuat pemerintahan.
"Nanti kalau ada reshuffle (bentuk) kegagalan Presiden saya kira tidak. Menurut saya masih ada menteri yang mau memperlambat pertumbuhan ekonomi, ya memperlambat dari segi anggaran diperlambat dan kerjanya santai-santai," kata Yudhi.
Ketika ditanya siapa menteri ekonomi yang paling mungkin diganti, Yudhi tidak mau menyebutnya.
"Yang jelas Presiden bisa melihat menteri mana yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak," kata Yudhi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Pertamax Naik, Ojol: Saya Dari Awal Pakai Pertalite
-
Pegadaian Gelar LEXIS 2026 untuk Hadapi Transformasi Hukum Pidana Nasional
-
Penjelasan Dugaan Manipulasi Eskpor CPO Grup Salim, Mengapa Maybank Ikut Diperiksa?
-
ILC Adopsi Standar Internasional, Menaker Dorong Keseimbangan Pelindungan dan Inovasi
-
Bank Dunia Singgung 20 Persen Orang Kaya RI, Sebut Tak Tahu Diri
-
Investor Wajib Tahu, Indikator Utama Bisnis FnB Layak Difranchisekan
-
Penjualan Properti Anjlok, Pengembang Andalkan Kawasan Hunian-Komersial Terintegrasi
-
Bank Jakarta Permudah Layanan Warga Bayar Pajak Kendaraan
-
BTN Jakarta International Marathon 2026 Sukses Digelar, 20.500 Pelari Ramaikan Hari Pertama
-
Program JKN Bantu Dede Jalani Operasi Kista Ganglion