Suara.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan adanya amandemen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 demi penerimaan pajak yang lebih realistis.
"Saya menilai ada baiknya APBN agak cepat diamandemen karena target penerimaan pajak tahun 2016 sebesar sebesar Rp1.350 triliun cukup berat untuk realisasinya," kata Darmin saat ditemui di Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Darmin mengatakan tahun depan, penerimaan pajak belum bisa diharapkan akan lebih baik dari tahun 2015, pasalnya, pada tahun ini pencapaian penerimaan pajak cukup jauh di bawah target sehingga menjadi pertimbangan dari potensi penerimaan pajak tahun ini sebagai pertimbangan untuk mempercepat revisi APBN 2016.
"Padahal tahun ini pencapaiannya cukup jauh di bawah target, jika ada sekitar 82 persen hingga 83 persen dari target Rp1.294 triliun cukup menjanjikan," ujarnya.
Mantan Direktur Jenderal Pajak itu menegaskan untuk tahun 2016 ini, nilai target penerimaan pajak tahun depan melonjak terlalu tinggi jika mengacu pada realisasi penerimaan pajak tahun ini.
"Tidak bisa lagi hanya katakan bisa tercapai, nyatanya hasilnya berkata lain, karenanya lebih baik APBN diamandemen agar targetnya realistis sehingga memberikan kepastian penerimaan dan memperkecil kemungkinan kembali meleset target penerimaan (shortfall) pada tahun 2016 mendatang," ujar dia.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.294 triliun atau naik 29,5 persen dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2014. Sayangnya, sampai dengan November 2015, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp774 triliun atau 59,84 persen.
Sementara itu, untuk target penerimaan pajak pada tahun 2016, APBN mematok target perpajakan Rp1.350 triliun atau naik 5,74 persen dari target penerimaan pajak di tahun 2015. Sehingga kenaikan sebenarnya adalah 30 persen dibanding realisasi penerimaan pajak tahun 2015. (Antara)
Berita Terkait
-
Sudah Lewat 30 April 2026, Telat Lapor SPT Tahunan Kena Denda Berapa?
-
Pemerintah Bidik Hilirisasi Industri demi Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen di 2029
-
Pemprov DKI Pertahankan Privilege Mobil Listrik: Bebas Pajak dan Ganjil Genap
-
Akui Kecolongan, Purbaya Copot 2 Pejabat Kemenkeu Buntut Kasus Restitusi Pajak
-
Pajak Mobil Listrik di Jawa Barat Hanya Ditunda Sementara Sampai Ekonomi Pulih
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Terkini
-
Pelindo Perkuat Sinergi untuk Percepatan Operasional Penuh Terminal Kijing
-
Emiten Asuransi TUGU Raih Laba Bersih Rp 265,62 Miliar di Kuartal I-2026
-
Isi Token Listrik Rp50 Ribu Dapat Berapa kWh? Simak Cara Hitungnya di Sini
-
BPS: Ibu Hamil di Indonesia Timur Hadapi Risiko Kematian Jauh Lebih Tinggi
-
Masih Didorong Pertumbuhan Ekonomi, IHSG Merangkak Naik ke Level 7.100 di Sesi I
-
Netzme Jadi Pelopor QRIS Antarnegara dengan China
-
Pertamina Perkuat Kolaborasi Global untuk Dongkrak Produksi Migas Nasional
-
Diam-diam Danantara Beli Saham GOTO, Nilai Transaksinya Dirahasiakan
-
Berapa Besaran Pesangon PHK Menurut UU Cipta Kerja? Pahami Komponen dan Cara Menghitungnya
-
Trump Lontarkan Sinyal Damai dengan Iran saat Cadangan Minyak AS Merosot Tajam