Suara.com - PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), yang merupakan anak usaha Pertamina di luar negeri menargetkan produksi sebanyak 104.000 barel rata-rata per harinya (BOEPD) pada tahun 2016.
"Meski harga minyak menurun, kami tetap menargetkan tinggi produksi di tahun depan," kata President Director PIEP Slamet Riadhy dalam jumpa pers di Gedung Pertamina Pusat, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Ia menjelaskan pada tahun ini 2015, PIEP menargetkan sebanyak 94.000 BOEPD, namun realisasi justru meningkat pada produksi PIEP hingga November 2015 sebanyak 113,4 ribu BOEPD.
"Pencapaian ini berkat kerja sama dengan pemerintah terkait dari sumur blok minyak di luar negeri seperti Malaysia, Irak, dan Algeria, kami ucapkan terima kasih," ucapnya.
PIEP mengolah minyak yang ada di luar negeri, yaitu berada di blok Malaysia, Irak dan Algeria. Dari ketiga negara tersebut tahun 2015 didapat minyak sebanyak 80 ribu BOEPD, sedangkan gas sebanyak 112 ribu MMCFGD dari Algeria, dan 96 ribu MMCFGD di Malaysia.
Sedangkan produksi total dari ketiga blok tersebut adalah sebanyak 113.4 KBOEPD campuran antara minyak dan gas.
Sementara itu, Pertamina sendiri menargetkan laba bersih pada 2016 mencapai Rp22,5 triliun atau setara dengan 1,61 miliar dolar AS.
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan tahun depan, tekanan masih akan berlanjut dengan harga minyak yang diprediksi relatif rendah dan depresiasi kurs rupiah terhadap dolar. Meski demikian, Pertamina akan berupaya meraih yang terbaik di segala lini bisnis.
Menurut Dwi Soetjipto, peningkatan kinerja operasional dan efisiensi di segala lini sebagai bagian dari lima pilar strategi prioritas akan tetap menjadi tema sentral untuk mengatasi situasi yang belum terlalu menggembirakan itu.
Hal tersebut dikatakan Dwi usai rapat umum pemegang saham (RUPS) mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) tahun 2016 yang berlangsung di Jakarta, Senin (21/12/2015).
Sesuai RKAP 2016, Pertamina juga merencanakan belanja modal sebesar 5,31 miliar dolar AS pada 2016 atau naik 20,7 persen dibandingkan dengan 2015.
Dana itu dialokasikan sebesar 72 persen untuk bisnis hulu, 6,9 persen bisnis gas, 6,7 persen untuk pengolahan, 9,7 persen untuk pemasaran dan niaga, dan 4,7 persen untuk bisnis hilir dan anak perusahaan. Dalam RKAP 2016, Pertamina juga mematok aset konsolidasi sebesar 50,83 miliar dolar. (Antara)
Berita Terkait
-
Satu Kapal Setara Ribuan Truk, Ini Efisiensi Distribusi BBM
-
Bahlil Beri Sinyal Harga BBM Nonsubsidi Naik Bulan Depan?
-
Kerja Sama Energi RIRusia Makin Kuat, Pasokan Minyak dan Investasi Kilang Segera Masuk
-
'Cuci Gudang' BUMN Energi, Anak Usaha Pertamina Dipangkas dari 1.000 jadi 250
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Tok! Pemerintah Resmi Pajaki Alat Berat Lewat Permendagri 11/2026
-
Harga Minyak Perlahan Turun, Bahlil Tegaskan B50 Tetap Jalan: Ini Survival Mode
-
Harga Bahan Baku Naik Gila-gilaan, Industri Tekstil: Kami Enggak Bisa Survive!
-
Bahlil Klaim RI Mulai Lepas Ketergantungan Impor BBM
-
Emiten DRMA Tebar Dividen Rp 70/Saham
-
Harga Minyak Mentah Indonesia Melonjak 33,47 Dolar AS per Barel
-
Kendaraan Listrik Tak Lagi Bebas Pajak
-
Instruksi Prabowo: Menteri Bahlil Siap Eksekusi Tambang Ilegal di Kawasan Hutan dalam Waktu Dekat
-
DJP Tunggu Restu Purbaya soal Kebijakan Pajak E-commerce
-
Dapat Rating BBB dari S&P, Purbaya Diperingatkan Rasio Bunga Utang Pemerintah