Purbaya Turun Tangan Selesaikan Proyek Jumbo Gas Abadi Masela

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun tangan untuk menyelesaikan hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela.

Lewat sidang debottlenecking dari Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), Menkeu Purbaya menegaskan bahwa ini wujud upaya pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.

"Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan,” kata Purbaya dalam siaran pers, dikutip Minggu (1/3/2026).

Sebagai informasi, sejak tahun 1998 INPEX selaku perusahaan eksplorasi dan produksi migas asal Jepang telah memperoleh hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku.

Dalam paparannya, PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.

Meski demikian, pengembangan Blok Masela masih menghadapi sejumlah tantangan investasi yang memerlukan dukungan kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar proyek dapat berjalan optimal.

INPEX menyebut bahwa percepatan realisasi PSN ini memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi (Engineering, Procurement, Construction, and Installation atau EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027.

Proyek ini mencatat kemajuan signifikan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap FEED yang berjalan sesuai rencana.

Dari sisi Pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan secara terkoordinasi, terutama terkait peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif dan penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial.

Baca Juga: Kemenkeu Kantongi Rp 14,15 Triliun dari Penunggak Pajak Jumbo

Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pengamanan serta kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS), sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengembangan energi yang berkelanjutan.

Purbaya menjelaskan, Pemerintah melalui Satgas P2SP akan menangani isu-isu dimaksud secara komprehensif dan terkoordinasi. Satgas akan melakukan koordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait serta para pemangku kepentingan lainnya guna mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan langkah penyelesaian yang tepat.

Pendekatan yang dilakukan mencakup percepatan penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.

Melalui Satgas P2SP, Pemerintah aktif menyelesaikan berbagai hambatan, penyimpangan, dan permasalahan perizinan dengan memperkuat koordinasi antara pelaku usaha dan instansi terkait guna menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan pasti.

“Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” jelas Purbaya.