Suara.com - Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, akan dijadikan sebagai provinsi khusus basis industri pariwisata di wilayah Indonesia.
Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibui di Manokwari, Selasa (29/12/2015), mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan segera mengajukan usulan pemekaran Provinsi Otorita Pariwisata Kepulauan Raja Ampat ini, kepada pemerintah pusat.
Terkait rencana tersebut, Irene menyebutkan, beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi telah melakukan pertemuan bersama komisi II DPR RI di Sorong.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyarankan, agar Papua Barat, segera mengajukan usulan kepada pemerintah pusat, sesuai prosedur yang benar.
Sesuai saran Komisi II, lanjutnya, Kepulauan Raja Ampat, bisa dimekarkan sebagai daerah otonomi baru, dengan status khusus, dengan nama Otoritas pariwisata Kepulauan Raja Ampat.
"Seperti Otorita Batam, namun untuk Kepra (Kepulauan Raja Ampat), di khususkan menjadi provinsi pariwisata," kata dia menambahkan.
Dia menuturkan, Raja Ampat, terdapat sekita 615 pulau kecil dan pulau besar. Lokasi ini, akan menjadi ikon pariwisata dunia yang berada di kawasan Pulau Papua Barat.
Ia menambahkan, selain Raja Ampat, Pemerintah Papua Barat, kini tengah memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Kota Madya Manokwari, serta delapan kabupaten lain di wilayah ini.
Irene berpendapat, pembentukan daerah otonomi baru provinsi, dan kabupaten kota ini, menjadi prioritas.
Dia berharap, akhir Desember ini, Peraturan Pemerintah untuk 10 DOB diwilayah Papua Barat itu, sudah disahkan.
"Sehingga pada awal atau pertengahan tahun 2016, pemekaran 10 DOB itu sudah terealisasi," kata dia.
(Antara)
Berita Terkait
-
MBG Sampai ke Raja Ampat, tapi Siapa yang Mau Bayar?
-
Dari Pesisir Sorong, Ibu Ragaia Wujudkan Rumah Layak dan Pendidikan Anak Bersama PNM Mekaar
-
Papua Barat Punya Sekolah Berbasis Konservasi Pertama di Indonesia, Apa Beda dengan Sekolah Biasa?
-
Titah Kaesang Pangarep di Papua Barat: Jangan Biarkan Pembangunan Infrastruktur Terhenti
-
Papua Barat Membara! Inflasi April 2026 Tembus 5 Persen, Perawatan Pribadi Jadi Biang Kerok
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Sinergi Mengemaskan Indonesia, Pegadaian - Pupuk Kaltim Kolaborasi Demi Pertumbuhan Berkelanjutan
-
IHSG Menghijau Lagi Dibuka ke Level 6.000, TPIA dan ASII Mulai Dibeli Asing
-
Waktunya Beli, Harga Emas Antam Dua Hari Nggak Berubah Masih Rp2.665.000/Gram
-
Emiten Konstruksi PPRE Catatkan Pendapatan Rp3,9 Triliun Sepanjang 2025
-
Belajar ke Inggris, Menteri LH Bidik Sampah Jadi Komoditas Bernilai Ekonomi
-
SIG Bina 580 UMKM, Transaksi Tembus Rp6,9 Miliar dan Serap 2.100 Pekerja
-
Raup Laba Bersih Rp66,59 Miliar, KB Bank Rombak Direksi
-
LPS Ungkap Tabungan Masyarakat Masih Tumbuh, Simpanan di Bawah Rp100 Juta Naik 4,95 Persen
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun