Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk hati-hati ketika ingin membeli saham PT Freeport Indonesia yang sudah ditawarkan kepada pemerintah sebesar 10,64 persen dengan harga Rp23 triliun.
Ia pun menilai, harga saham yang dikekuarkan oleh Freeport tersebut terlalu mahal jika dilihat secara keseluruhan kondisi perusahaan induknya Freeport McMoran yang sedang mengalami kondisi terburuk.
"Harus dilihat, kalau Freeport Indonesia itu anak usahanya Freeport McMoran. Nah yang induknya saja sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat, terus saham anak usahanya dijual mahal. Mending beli saham McMiran aja langsung dari pada hanya dapat anak usahanya saja," kata Founder Chairman PSBI Christianto Wibisono saat ditemui di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).
Ia menjelaskan, saat ini perusahaan Freeport McMoran sedang terlilit utang sebesar 20 miliar dolar AS dan diakuisisi oleh Carl Icahn dari New York. Carl menjadi pemegang saham terbesar Freeoprt 8,8 persen. Hal inilah yang membuat Freeport sangat membutuhkan dana untuk membayar utangnya tersebut.
"Maka dari itu pemerintah Indonesia harus hati-hati menanggapi hal ini. kalau kondisinya seperti ini, mending pemerintah Indonesia langsung bicara kalau mau ambil saham McMoran. Kalau bisa kan Freeport Indonesia juga jadi bagian punya Indonesia. Ini lebih baik dari pada membeli saham mahal tapi hanya sedikit bagiannya," tegasnya.
Ia pun meminta kepada pemerintah untuk tidak saling memperebutkan apa yang sebenarnya belum diketahui dengan jelas.
"Saham rugi diperebutkan, salah-salah elit Indonesia jadi bertengkar nggak penting. Karena memperebutkan barang yang mereka sendiri ini nggak tahu barang apa yang sedang diperebutkan," ungkapnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, harga 10,64% saham Freeport adalah US$ 1,7 miliar, atau setara Rp 23 triliun. Penawaran 10,64% saham PT Freeport Indonesia ini merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30% saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014).
PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019. Saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.
Berita Terkait
-
PTFI dan Masyarakat Papua Tengah: 10 Tahun Perubahan, Harapan Baru untuk Ekonomi Berkelanjutan
-
Freeport Mcmoran Tetap Investasi USD 20 Milar di RI Hingga 20 Tahun ke Depan
-
Perusahaan Indonesia dan AS Teken 11 Kesepakatan Bisnis Senilai Rp648 Triliun
-
Jadi Penyumbang Produksi Terbesar, Kapan Tambang Bawah Tanah Freeport Bisa Operasi Kembali
-
Freeport Pede Setoran ke Negara 2025 Rp 70 Triliun di Tengah Produksi Turun, Kok Bisa?
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Rute Lengkap KRL, TransJakarta dan Mikrotrans Menuju ke JIS
-
Daftar Saham yang Meroket di Tengah Koreksi IHSG Sesi I
-
Gas Mahal Picu PHK 55 Ribu Buruh, ESDM: Industri yang Mana Dulu!
-
IHSG Ambrol Nyaris ke Level 5.900, TPIA Jadi Beban
-
Status TMS PPPK Bisa Jadi MS: Ini Cara Sanggah dan Contoh Kalimat Resminya
-
Lolos Administrasi PPPK Kemensos? Ini Panduan Lengkap Persiapan Tes CAT
-
DSI Berpotensi Gerus Laba Emiten, Bisnis AALI hingga ITMG Bisa Lesu
-
Ungkap Alasan Gaji Guru 'Tidak Layak', Prabowo: Tidak Ada Uangnya
-
Gaji di Bawah Rp8 Juta Kini Tergolong Miskin Baru, Warga UMK Harus Bersaing untuk Rumah Subsidi
-
Purbaya Bantah Patriot Bond Mirip Tax Amnesty, Minta Investor Segera Beli