Suara.com - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berpendapat kredit usaha rakyat (KUR) seharusnya tidak hanya memberikan atau mengucurkan dana untuk usaha mikro dan kecil, tetapi harusnya memberikan bantuan lain seperti bahan baku dan pemasaran produknya.
Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno usai acara Apresiasi APPI di Jakarta, Selasa (26/1/2016), mengatakan pemerintah dan perusahaan-perusahaan pembayaran penyalur KUR harus mencari cara bagaimana usaha kecil rakyat itu bisa bertahan, bukan hanya berkembang.
"Kalau hanya memberikan dana KUR saja memang cepat prosesnya, tetapi 'kan perlu sebuah ekosistem bisnis agar usaha tersebut dapat bertahan dan mereka bisa mengembalikan dana pinjamannya," ujar Suwandi.
Dia menceritakan sedikit pengalaman APPI ketika melakukan tinajaun ke pengrajin jaket kulit di daerah Garut, Jawa Barat, yang ternyata justru bingung ketika diberikan uang segar untuk usahanya.
Alih-alih uang, pengrajin meminta penyediaan bahan baku dan pasar yang untuk menjual produk-produknya.
"Kami akhirnya membuatkan koperasi dan membantu pemasaran produk sampai ke Hong Kong," tutur Suwandi.
APPI sendiri sudah dilibatkan pemerintah dalam penyaluran dana KUR.
Menurut Suwandi, pihaknya mendapatkan satu persen dari total KUR Rp100 triliun dan berhak menyalurkan maksimal Rp25 juta per unit usaha.
Menurut Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edy Setiadi, masuknya perusahaan pembiayaan nonbank ikut ke dalam penyaluran KUR merupakan bentuk kepercayaan pemerintah.
"Untuk perusahaan 'multifinance' akan dimulai dari KUR retail dulu. Namun memang tidak seperti di perbankan yang targetnya besar, untuk perusahaan pembiayaan nonbank ditarget hanya Rp1,2 triliun," ujar Edy.
Dia menambahkan, keterlibatan perusahaan pembiayaan nonbank dalam penyaluran KUR merupakan hal yang baik untuk daerah-daerah yang belum terlayani oleh kantor cabang bank-bank konvensional. (Antara)
Berita Terkait
-
OJK: Paylater Hanya Boleh Ada di Bank dan Multifinance
-
Airlangga Siapkan KUR Rp10 Triliun Biayai Proyek Gig Economy
-
Penyaluran KUR Perumahan Tembus Rp3,5 Triliun di Akhir 2025
-
7 Poin Relaksasi KUR Korban Bencana Sumatra, Bebas Angsuran Pokok Hingga Subsidi
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
Terkini
-
Pemerintah Kucurkan Bantuan Bencana Sumatra: Korban Banjir Terima Rp8 Juta hingga Hunian Sementara
-
Apa Itu MADAS? Ormas Madura Viral Pasca Kasus Usir Lansia di Surabaya
-
Investasi Semakin Mudah, BRI Hadirkan Fitur Reksa Dana di Super Apps BRImo
-
IPO SUPA Sukses Besar, Grup Emtek Mau Apa Lagi?
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
-
BUMN Infrastruktur Targetkan Bangun 15 Ribu Huntara untuk Pemulihan Sumatra
-
Menpar Akui Wisatawan Domestik ke Bali Turun saat Nataru 2025, Ini Penyebabnya
-
Pemerintah Klaim Upah di Kawasan Industri Sudah di Atas UMP, Dorong Skema Berbasis Produktivitas
-
Anggaran Dikembalikan Makin Banyak, Purbaya Kantongi Rp 10 Triliun Dana Kementerian Tak Terserap
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga