Suara.com - Bank Pembangunan Asia (ADB) mencairkan dana pinjaman 120 miliar dolar AS, atau seperlima dari total pinjaman 600 miliar dolar AS yang telah disepakati sebelumnya untuk meningkatkan sistem transmisi dan distribusi listrik di Sumatera.
"Kami memastikan pencairan pinjaman ADB yang nantinya dikaitkan pada hasil ini bisa dimanfaatkan PT PLN secara fleksibel dan fokus untuk mendukung hasil pembangunan," kata Direktur Wilayah ADB untuk Indonesia Steven Tabor dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (3/2/2016).
Tabor menjelaskan bahwa pinjaman itu dapat bermanfaat untuk modernisasi jaringan listrik yang merupakan prasyarat keberhasilan program penyediaan listrik 35.000 megawatt yang diusulkan oleh pemerintah Indonesia.
"ADB bangga bisa mendukung program tersebut dan membantu sekitar 16 persen penduduk di Sumatra yang selama ini masih terasing serta belum mendapatkan jaringan listrik modern secara memadai," katanya.
Tabor menambahkan bahwa pengadaan jaringan listrik yang efisien dan memadai bisa mewujudkan wilayah Sumatra sebagai kawasan yang sebelumnya merupakan produsen komoditas menjadi pusat industri utama di Indonesia.
Menurut rencana, pencairan dana pinjaman selanjutnya akan dilakukan secara bertahap selama 4 tahun mendatang setelah PLN bisa memenuhi target yang diberikan untuk memperkuat sistem transmisi dan distribusi listrik tersebut.
Secara keseluruhan, dana yang diperlukan untuk memperkuat sistem jaringan listrik di Sumatra ini mencapai 7,3 miliar dolar AS dan pembiayaan untuk program ini sedang dimobilisasi dari berbagai sumber.
Sebelumnya, ADB pada bulan Desember 2015 telah menyetujui pinjaman sebesar 575 miliar dolar AS dari dana ADB dan 25 juta dolar AS dari Dana Infrastruktur ASEAN, total sebanyak 600 miliar dolar AS, untuk program penguatan distribusi listrik di Sumatera.
Pinjaman ini merupakan bantuan dengan pendekatan berbasis hasil, bukan pada pengeluaran yang terjadi, yang pertama kalinya di Indonesia serta di dunia untuk sektor energi. Skema pinjaman ini juga merupakan pinjaman pertama ke BUMN, yaitu PT PLN dengan jaminan dari pemerintah Indonesia. (Antara)
Berita Terkait
-
Mahfud MD Desak Penegakan Hukum Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Solusi Investor "Get Lost", AHY Buka Kantor Fasilitasi Proyek Infrastruktur (IPFO)
-
ADB Revisi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun Ini Menjadi di Bawah 5 Persen
-
RI Kantongi Utang Rp 8 Triliun dari ADB, Bakal Disuntik ke Sistem Pajak Coretax
-
Ganti Macet dengan Cemas? Tol Bogor-Serpong Akan 'Terbang' di Atas Tambak Ikan Warga Ciseeng
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
-
Viral Atlet Indonesia Lagi Hamil 4 Bulan Tetap Bertanding di SEA Games 2025, Eh Dapat Emas
-
6 HP Snapdragon RAM 8 GB Termurah: Terbaik untuk Daily Driver Gaming dan Multitasking
-
Analisis: Taktik Jitu Andoni Iraola Obrak Abrik Jantung Pertahanan Manchester United
Terkini
-
Ada 7 Bank Bangkrut di Indonesia Sepanjang 2025, Terbaru BPR Bumi Pendawa Raharja
-
Kejar Daya Saing Ekonomi Berbasis Inovasi, UNSIALLDikti Dorong Kampus Masuk Peringkat Global WURI
-
Lebih dari 2 Dekade Melantai di Bursa Efek Indonesia, Harga Saham BBRI Telah Naik 48 Kali
-
Gaji PPPK Tidak Utuh? Cek Fakta dan Aturan Resminya
-
Inovasi Material Ramah Lingkungan Asal Indonesia di World Expo 2025 Osaka
-
Negosiasi Tarif Dagang dengan AS Terancam Gagal, Apa yang Terjadi?
-
BRI Rebranding Jadi Bank Universal Agar Lebih Dekat dengan Anak Muda
-
Kemenkeu Matangkan Regulasi Bea Keluar Batu Bara, Berlaku 1 Januari 2026
-
Cara Mengurus Pembatalan Cicilan Kendaraan di Adira Finance dan FIFGROUP
-
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Impor Beras untuk Industri