Dalam tiga tahun mendatang, pemerintahan Jokowi-JK menargetkan angka kemiskinan berada di level 7 sampai 8 persen.
Namun, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil, untuk mencapai target tersebut bukan hal yang mudah.
"Ini bukan hal yang mudah,mengingat kemiskinan di Indonesia ini sangat kompleks dan setiap daerah memiliki permasalahan kemiskinan yang berbeda-beda," kata Sofyan saat memberikan kata sambutannya yang disampaikan Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas Rahma Iryanti di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (10/2/2016).
Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau kepada pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menjalankan kebijakan-kebijakan nasional yang terkait tentang pengentasan kemiskinan.
"Kebijakan nasional itu dibuat atas dasar kompilasi permasalahan. Nah untuk lebih tepat sasaran, peran Pemda sangat dibutuhkan disini," ujar Sofyan.
Pasalnya, Pemda lebih mengetahui permasalahan yang ada didaerah yang dipimpinnya. Sehingga, Pemda diimbau untuk mendesain program penanggulangan kemiskinan yang tepat.
"Terkadang kebijakan nasional tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lokal. Karena Pemda punya pengetahuan lebih di daerahnya, maka pemda harus mendesain penanggulangan kemiskinan juga untuk masyarakatnya," ungkapnya.
Selain itu, pemda juga harus melibatkan pihak lain seperti swasta atau non pemerintah,agar kebijakan ini dapat berjalan dengan maksimal.
"Memang ini harus ada kerjasama dengan semjua pihak. Jadi kami minta semua pihak untuk saling bekerjasama dengan baik untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia," katanya.
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), berkurang sebesar 0,08 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2015 yang sebesar 28,59 juta orang (11,22 persen).
Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada September 2015 tercatat sebesar 73,07 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2015 yaitu sebesar 73,23 persen.
Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di perdesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe dan tahu. Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.
Berita Terkait
-
Apa Untungnya Perang? Analisis Kerugian Tak Terhingga dari Konflik Global Saat Ini
-
Ulasan Film Sun Children: Cahaya Harapan di Tengah Kegelapan Kemiskinan
-
Stop Ngebut-ngebutan! Kecelakaan di Jalan Raya Bisa Langsung Bikin Anda Miskin
-
Miskin Itu Bukan Takdir, Tapi Warisan yang Lupa Ditolak
-
Ramadan dan Ketimpangan: Siapa yang Paling Berat Menjalani?
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 5 HP Murah RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan di Akhir Maret 2026
- Harga Mobil BYD per Maret 2026: Mulai Rp199 Jutaan, Ini Daftar Lengkapnya
Pilihan
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
Terkini
-
Iran Berencana Terapkan 'Pajak Keamanan' di Selat Hormuz, Satu Kapal Rp33 Miliar
-
DJP Catat 9,1 Juta SPT Masuk, Aktivasi Coretax Tembus 16,9 Juta
-
Menkeu Purbaya Lantik Robert Leonard Marbun Sebagai Sekjen Kemenkeu
-
Menteri Airlangga Menghadap Presiden Prabowo Bahas Harga BBM dan WFH
-
IHSG Melemah di Sesi I ke Level 7.101, Tekanan Jual Masih Dominan
-
Purbaya Lantik Robert Marbun Jadi Sekjen Kemenkeu, Gantikan Heru Pambudi
-
KPPU Sebut Kesepakatan Bunga Pinjol 0,8 Persen Rugikan Konsumen, Ternyata Bukan Arahan OJK
-
Mudik 2026, SIG Berangkatkan Ribuan Orang dan Salurkan Bantuan
-
Harga Emas Pegadaian Jumat Ini Stagnan, Cek Perbandingan Galeri 24 dan UBS
-
KPPU Hukum 97 Pinjol, Denda Fantastis Rp755 Miliar Menanti