- Dewan Energi Nasional mengkaji pembatasan BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan guna mencapai penghematan volume 10 hingga 15 persen.
- Pemerintah menargetkan efisiensi subsidi energi melalui transformasi distribusi LPG 3 kg berbasis data P3KE dan DTKS yang akurat.
- Strategi optimalisasi energi nasional mencakup percepatan elektrifikasi transportasi serta penerapan mandatori B50 untuk menekan ketergantungan impor solar mulai 2026.
Suara.com - Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji kemungkinan membatasi penjualan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar berdasarkan ukuran atau CC mesin dan jenis kendaraan,
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengeklaim pembatasan penjualan BBM tersebut bisa menghemat 10 sampai 15 persen dari total volume bahan bakar yang harus disediakan pemerintah.
“Kalau (pembatasannya) berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu, potensi hematnya berdasarkan hitungan kami itu 10–15 persen daripada volume,” ujar anggota Satya pada pekan ini di Jakarta.
Satya menjelaskan bahwa penghitungan pembatasan BBM bersubsidi tersebut merupakan salah satu strategi pengendalian subsidi dan efisiensi energi pemerintah. Nama dari strategi tersebut adalah trilogi strategi pengendalian subsidi dan efisiensi energi.
Lebih lanjut, Satya menyampaikan strategi penghematan subsidi energi lainnya adalah transformasi LPG 3 kg menjadi subsidi yang berbasis data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
“LPG 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang dengan data dari P3KE dan DTKS,” ucap Satya.
Selain penghematan subsidi energi melalui penyesuaian kebijakan, Satya menyampaikan strategi lain dari trilogi tersebut adalah efisiensi dari sisi konsumsi dan percepatan elektrifikasi.
Menurut Satya, percepatan elektrifikasi transportasi dapat berkontribusi terhadap penurunan konsumsi BBM.
“Strategi ketiga adalah optimalisasi dari sisi pasokan,” kata Satya.
Baca Juga: Pemerintah Gunakan Cara Baru Pantau BBM Subsidi Agar Tak Bocor
Optimalisasi pasokan tersebut meliputi pemaksimalan pemanfaatan DMO (Domestic Market Obligation) batu bara dan gas, hingga pemanfaatan minyak kelapa sawit untuk program biodiesel 50 (B50).
Saat ini, pemerintah berencana untuk menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026.
“Kita kurangi impor solar. Jadi, Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) beberapa kali sudah mengatakan kita akan nol (impor) untuk solar kalau kita tingkatkan B50,” kata Satya.
Keseluruhan langkah tersebut, tutur dia melanjutkan, adalah kunci menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas fiskal di tengah dinamika global.
Berita Terkait
-
Lonjakan Harga Minyak dan Rupiah yang Melemah Bisa Tambah Defisit Fiskal hingga Rp200 Triliun
-
Insentif Kendaraan Listrik Dinilai Investasi Fiskal Jangka Panjang
-
Kurangi Subsidi BBM Alasan Menkeu Purbaya Sepakat Berikan Insentif Kendaraan Listrik Mulai Juni
-
Disparitas Harga Jadi Pemicu Penyalahgunaan BBM Subsidi dan LPG 3Kg
-
Agar Subsidi Tepat Sasaran, QR Code BBM Kini Diawasi Lebih Ketat
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Pasar Properti Ditopang Rumah Kecil dan Menengah
-
Dari Piutang hingga Tata Kelola, Ini PR Besar Perusahaan Sebelum IPO
-
Tarif Listrik Tak Naik sejak 2022, Kok Tagihan Bisa Membengkak?
-
QRIS Masuk Sektor Logistik, UMKM Agen Paket Ikut Kecipratan Manfaat
-
India Akhirnya Naikkan Harga BBM Setelah 4 Tahun Bertahan
-
Begini Ramalan Nilai Tukar Rupiah dalam Waktu Dekat, Bisa Tembus Rp 20.000?
-
Pemerintah Klaim Potensi Resesi RI Lebih Rendah dari AS, Jepang, dan Kanada
-
Bukan Belanja Pemerintah, Purbaya Klaim Konsumsi Rumah Tangga Dorong Ekonomi Tumbuh 5,61%
-
Gaji Ke-13 PNS dan Pensiunan Kapan Cair? Kabar Gembira, Jadwal Pencairan PPPK Sudah Diumumkan
-
Purbaya Blak-blakan Restrukturisasi Utang Whoosh Lelet, Padahal Sudah Diputuskan