- Dewan Energi Nasional mengkaji pembatasan BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan guna mencapai penghematan volume 10 hingga 15 persen.
- Pemerintah menargetkan efisiensi subsidi energi melalui transformasi distribusi LPG 3 kg berbasis data P3KE dan DTKS yang akurat.
- Strategi optimalisasi energi nasional mencakup percepatan elektrifikasi transportasi serta penerapan mandatori B50 untuk menekan ketergantungan impor solar mulai 2026.
Suara.com - Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji kemungkinan membatasi penjualan BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar berdasarkan ukuran atau CC mesin dan jenis kendaraan,
Anggota DEN Satya Widya Yudha mengeklaim pembatasan penjualan BBM tersebut bisa menghemat 10 sampai 15 persen dari total volume bahan bakar yang harus disediakan pemerintah.
“Kalau (pembatasannya) berdasarkan CC dan jenis kendaraan itu, potensi hematnya berdasarkan hitungan kami itu 10–15 persen daripada volume,” ujar anggota Satya pada pekan ini di Jakarta.
Satya menjelaskan bahwa penghitungan pembatasan BBM bersubsidi tersebut merupakan salah satu strategi pengendalian subsidi dan efisiensi energi pemerintah. Nama dari strategi tersebut adalah trilogi strategi pengendalian subsidi dan efisiensi energi.
Lebih lanjut, Satya menyampaikan strategi penghematan subsidi energi lainnya adalah transformasi LPG 3 kg menjadi subsidi yang berbasis data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
“LPG 3 kg itu transformasi ke subsidi yang berbasis orang dengan data dari P3KE dan DTKS,” ucap Satya.
Selain penghematan subsidi energi melalui penyesuaian kebijakan, Satya menyampaikan strategi lain dari trilogi tersebut adalah efisiensi dari sisi konsumsi dan percepatan elektrifikasi.
Menurut Satya, percepatan elektrifikasi transportasi dapat berkontribusi terhadap penurunan konsumsi BBM.
“Strategi ketiga adalah optimalisasi dari sisi pasokan,” kata Satya.
Baca Juga: Pemerintah Gunakan Cara Baru Pantau BBM Subsidi Agar Tak Bocor
Optimalisasi pasokan tersebut meliputi pemaksimalan pemanfaatan DMO (Domestic Market Obligation) batu bara dan gas, hingga pemanfaatan minyak kelapa sawit untuk program biodiesel 50 (B50).
Saat ini, pemerintah berencana untuk menerapkan mandatori B50 mulai 1 Juli 2026.
“Kita kurangi impor solar. Jadi, Bapak Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) beberapa kali sudah mengatakan kita akan nol (impor) untuk solar kalau kita tingkatkan B50,” kata Satya.
Keseluruhan langkah tersebut, tutur dia melanjutkan, adalah kunci menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan stabilitas fiskal di tengah dinamika global.
Berita Terkait
-
Lonjakan Harga Minyak dan Rupiah yang Melemah Bisa Tambah Defisit Fiskal hingga Rp200 Triliun
-
Insentif Kendaraan Listrik Dinilai Investasi Fiskal Jangka Panjang
-
Kurangi Subsidi BBM Alasan Menkeu Purbaya Sepakat Berikan Insentif Kendaraan Listrik Mulai Juni
-
Disparitas Harga Jadi Pemicu Penyalahgunaan BBM Subsidi dan LPG 3Kg
-
Agar Subsidi Tepat Sasaran, QR Code BBM Kini Diawasi Lebih Ketat
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
BRI Apresiasi Penempatan Dana SAL Pemerintah, Fokus Pembiayaan Produktif untuk Akselerasi Ekonomi
-
Dolar AS Diproyeksi Perkasa Ditopang Wall Street, Rupiah Bisa Anjlok Lagi?
-
Trump Mau Pecat Gubernur The Fed, Malah Kena 'Tampar' Mahkamah Agung!
-
Kilang Terbesar Arab Kembali Dibuka, Harga Minyak Dunia Mulai Stabil
-
Harga LNG Dipangkas, Mampukah Bendung PHK?
-
Harga Gas untuk Industri Turun, Dasco: Kabar Gembira untuk Buruh
-
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal dan Rinciannya
-
Pasokan Gas Murah Seret, Kemenperin Minta AGIT Dicabut demi Tak Ada PHK
-
DEN: Rupiah Melemah saat Kepercayaan pada Pemerintah Tergerus
-
Investor Ritel Kini Bisa Punya Analis Saham Berbasis AI