Bank NTB Dikecam DPRD Akibat Pertumbuhan Kredit Produktif Jeblok

Suara.com - Anggota Komisi DPRD Nusa Tenggara Barat dari Partai PPP H Muzihir menyoroti kinerja penyaluran kredit produktif PT Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) yang jauh menurun pada 2015 dibanding tahun sebelumnya.

"Bank NTB harus meningkatkan penyaluran kredit produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata H Muzihir, di Mataram, Selasa (16/2/2016).

Data Biro Ekonomi Sekretariat Daerah NTB, tercatat penyaluran kredit produktif Bank NTB pada 2015 mencapai 18 persen dari total kredit yang disalurkan. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 28 persen.

Sebagai perusahaan daerah NTB, kata Muzihir, Bank NTB berkewajiban mendorong pertumbuhan iklim usaha di daerah melalui penyaluran kredit produktif.

Bahkan, kewajiban penyaluran kredit produktif tersebut juga sudah diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

DPRD NTB, kata dia, juga terus mendukung Bank NTB sebagai bank pembangunan daerah agar mampu menjadi lebih maju, melalui persetujuan penyertaan modal daerah agar bisa menjadi bank kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU II) mulai Januari 2017.

"Dengan status BUKU II, Bank NTB tentu dituntut untuk meningkatkan kinerja, termasuk memperbesar penyaluran kredit produktif," ujarnya.

Direktur Utama PT Bank NTB H Komari Subakir, mengaku berkurangnya persentase penyaluran kredit produktif karena pihaknya tidak mendapatkan izin menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) pada 2015.

Bahkan, Bank NTB hingga saat ini belum mendapatkan izin dari pemerintah pusat untuk menyalurkan KUR, meskipun sudah mendapat rekomendasi dari OJK NTB.

"Jadi penyebab utamanya karena kami tidak menyalurkan KUR pada 2015," ujarnya.

Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2015, penyaluran kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut mencapai Rp4,29 triliun. Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan 11,71 persen dibanding akhir tahun 2014 yang mencapai Rp3,84 triliun. (Antara)