DPRP Desak Orang Asli Papua Jadi Presdir Freeport Indonesia

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendorong manajemen PT Freeport Indonesia untuk mengukir sejarah positif buat rakyat di bumi Cenderawasih terkait permintaan jabatan presiden direktur untuk orang asli Papua.

"Apa salahnya (Freeport) buat sejarah untuk orang Papua (menjabat presiden direktur), tapi kami tidak memaksakan. Silahkan manajemen yang mengaturnya, kami hanya menyampaikan, kami mau Freeport bikin sejarah untuk Papua," kata Ketua DPRP Yunus Wonda, di Jayapura, Jumat (26/2/2016).

Mengenai nama-nama untuk calon presiden direktur PT Freeport Indonesia dari orang asli Papua sebagai pengganti Mar'oef Sjamsudin yang mengundurkan diri, politisi dari partai bintang mercy itu enggan menyebutkan.

"Saya tidak tahu, mau lima nama atau 10 nama, yang penting Freeport mau tidak buat sejarah di Papua," katanya.

Menurut dia, keputusan siapa yang tepat dan layak menduduki jabatan tersebut merupakan ranahnya manajemen PT Freeport Indonesia, pihaknya hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari rakyat Papua yang meminta pemberdayaan.

"Manajemen Freeport-lah yang harus menentukan, apakah mau memberdayakan orang asli Papua atau tidak. Kalaupun memberdayakan orang Papua, harus yang punya hati. Jangan orang Papua sudah masuk, tapi prakteknya lebih bagus yang bukan orang Papua," kata Yunus Wonda.

Pekan lalu, sejumlah pemuda adat Papua menyatakan aspirasinya ke kantor Gubernur Papua terkait jabatan presiden direktur perusahaan tambang emas terbesar di Indonesia itu harus orang asli Papua yang mendudukinya.

Gubernur Lukas Enembe pun menyampaikan kesediaanya merekomendasikan sejumlah nama orang asli Papua yang dianggap layak dan tepat untuk menjadi presiden direktur PT Freeport Indonesia.

Sebagaimana diketahui, posisi definitif Presiden Direktur PT Freeport Indonesia memang kosong pasca Maroef mengundurkan diri pada Senin (18/1/2016). Banyak dugaan yang melatarbelakangi pengunduran diri Maroef tersebut.

Maroef menjabat Presdir Freeport Indonesia sejak awal Januari 2015.

Ia merupakan Presdir Freeport Indonesia berlatar belakang militer dengan pangkat terakhir Marsekal Muda (Purn) TNI AU.

Sebelum menjabat Presdir Freeport Indonesia, Maroef adalah mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) periode 2011-2014.

Maroef yang meraih gelar Master of Business Administration dari Jakarta Institute Management Studies, menggantikan Rozik B Soetjipto.

Pengunduran diri Maroef terjadi saat isu kelanjutan operasi Freeport di Papua tengah berlangsung, termasuk kasus rekaman pembicaraannya dengan mantan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid. (Antara)