Suara.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Tapera. Ketua Apindo Haryadi Soekamdani menilai aturan tersebut tidak efisien karena sebenarnya pemerintah bisa mengambil dana dari Jaminan Hari Tua yang nilainya mencapai Rp180 triliun.
"Dana itu kan sebenarnya bisa digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar mendapat hunian yang layak. Jadi ada dana jangka panjang dan relatif lebih efisien," kata Haryadi saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/2/2016).
Haryadi menilai iuran tersebut hanya akan menambah beban buat pengusaha di tengah kondisi perekonomian di Indonesia yang belum stabil lantaran perlambatan ekonomi Cina.
"Pengusaha saat ini telah mengeluarkan dana sampai 37 persen untuk dana ketenagakerjaan. Kalau ada Tapera ini akan semakin menambah beban pelaku usaha," kata dia.
Ia mengaku dalam waktu dekat Apindo akan melakukan pembicaraan dengan pemerintah untuk mencari solusi atas iuran Tapera.
"Intinya tadi bisa menarik benang merah tujuannya sama bahwa bagaimana menggalang dana yang relatif murah dan jangka panjang. Program Tapera tidak perlu ada. Sudah ada di jaminan hari tua. Makanya ini akan kami diskusikan dengan pemerintah," kata Haryadi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
Pilihan
-
Drama 'Penjemputan' Dadan Hindayana Cs, Ada yang Sempat Lari ke Jabar
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
Terkini
-
IPO SpaceX Siap Pecahkan Valuasi Tertinggi dalam Sejarah, Setara 10 Kali Lipat APBN
-
S&P Dikabarkan Bahas Downgrade Utang RI, Benarkah?
-
Purbaya Ancam Pecat Petinggi BUMN Ekspor PT DSI Jika Tak Becus: Saya Anggota Pengawas Danantara!
-
Menkeu Purbaya Ramal Rupiah Menguat 3 Bulan Lagi
-
Danantara Akan Terbitkan Surat Utang dalam Dolar AS saat Moody's Beri Outlook Negatif
-
Rupiah Nyaris Jebol ke Rp18.000! Himbara Ramai-ramai Tunjuk Thomas Djiwandono, Ada Apa?
-
TelkomMetra Lakukan Penataan Portofolio Bisnis, AdMedika Group Ekspansi di Bawah Fullerton Health
-
Dua Bulan Beroperasi, Pegadaian Timor Leste Tunjukkan Catatkan Kinerja Gemilang
-
Rupiah Selangkah Lagi Masuk Jurang Rp18.000, Investor Asing Ramai-Ramai Hengkang dari RI
-
Donald Trump Tuding RI Lakukan Kerja Paksa, Ancam Bea Masuk Tambahan 10 Persen