Suara.com - Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penananaman Modal (BKPM) Azhar Lubis mengatakan realisasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa (UE) masih dikaji.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi tentang perjanjian perdagangan bebas tersebut di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/3/3026).
"Masih terus dikaji terkait apa saja yang akan kita siapkan, lalu terkait aturan-aturan yang harus dibuat, diganti atau direvisi, dan beberapa hal lain," kata Azhar.
Dia menambahkan Indonesia tidak akan asal saja masuk ke dalam sebuah perjanjian perdagangan internasional.
Butuh persiapan mumpuni (matang) agar kepentingan nasional tidak terganggu dengan adanya kesepakatan-kesepakatan sejenis.
Presiden Joko Widodo sendiri memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan Uni Eropa dalam jangka waktu dua tahun sejak 2015.
"Jadi lihat nanti, masih ada waktu sebelum semuanya berjalan," tutur Azhar.
Ada pun rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Namun dia menolak memberikan pernyataan usai kegiatan itu.
Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa terus meningkatkan kerja sama dagang. Pada Senin (15/2/2016), kedua pihak sepakat meningkatkan kerja sama perdagangan komoditas seperti kelapa sawit dan biji cokelat.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kerja sama di bidang perdagangan tersebut antara lain untuk menangani perbedaan biaya masuk komoditas dari Indonesia di negara-negara kawasan Uni Eropa.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Guerend menuturkan dengan adanya investasi baru tersebut, perusahaan-perusahaan asal Uni Eropa dapat memberikan 1,1 juta lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
Menurut Vincent, kerja sama perdagangan antara Uni Eropa dan Indonesia, termasuk Comprehensive Economic Partner Agremeent (CEPA), akan menguntungkan Indonesia dan Uni Eropa dalam hal peningkatan ekonomi di masing-masing wilayah.
Adapun komoditas Indonesia yang diekspor ke Eropa antara lain kelapa sawit, kakao, serta barang-barang produksi padat karya. (Antara)
Berita Terkait
-
Terminal Karimun Disanksi Uni Eropa, PT OTK Buka Suara
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Jakarta Geser Jabar, Serap Investasi Rp78,7 Triliun di Triwulan I 2026
-
Baru 24,4 Persen, Realisasi Investasi Awal 2026 Sentuh Rp498,8 Triliun
-
Proyek Bioetanol Lampung Memasuki Tahap Baru
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Harga Minyak Turun di Bawah 100 Dolar Imbas Perkembangan 'Positif' Nego Perang Iran
-
Krisis Global? Tabungan Orang Kaya Semakin Gemuk
-
Lebih Rentan Meledak, Distribusi CNG Lebih Baik Lewat Jargas
-
Pertamina Jajaki SLB sebagai Mitra Teknologi, Perkuat Ketahanan Energi Nasional
-
Harga MinyaKita Mahal, Pedagang: Mending Beli Minyak Goreng yang Lain!
-
Laba Bank Jago Melonjak 42 Persen di Kuartal I 2026, Tiga Arahan Jadi Kunci
-
Dorong Reintegrasi Sosial, Kemnaker Siapkan Akses Kerja bagi Eks Warga Binaan
-
Integrasi Holding Ultra Mikro Jangkau 33,7 Juta Pelaku Usaha, Bukti BRI Berpihak pada Rakyat
-
Purbaya Bebaskan Pajak untuk Merger BUMN, Kasih Waktu 3 Tahun
-
Direktur Pegadaian Raih Penghargaan Women in Business Leadership 2026