Suara.com - Keberadaan kereta rel listrik (KRL) relasi Solo-Yogyakarta-Kutoarjo siap menggantikan armada kereta rel diesel Prambanan Ekspres jika pembangunan yang rencananya direalisasikan mulai tahun ini sudah diselesaikan.
"Mungkin saja namanya sama, Prambanan Ekspres (Prameks) seperti yang sudah dikenal masyarakat. Namun, kereta rel diesel (KRD) akan dihapus dan digantikan kereta rel listrik (KRL)," kata Executive Vice President (EVP) PT KAI Daerah Operasi VI Yogyakarta Hendy Helmi di Yogyakarta, Jumat (8/4/2016).
Menurut dia, penghapusan KRD Prameks tidak bisa dihindari karena kereta tersebut sebenarnya sudah tidak efektif untuk dioperasionalkan namun masih tetap dipaksakan berjalan karena kebutuhan.
Ia menyebut, biaya perbaikan dan operasional Prameks yang setiap hari melayani rute Solo-Yogyakarta-Kutoarjo tersebut lebih besar dibanding pendapatan yang diperoleh.
"Usia KRD Prameks yang kini dioperasionalkan sudah sangat tua. Namun, tetap dipaksakan berjalan karena kebutuhan masyarakat dan belum ada kereta pengganti," katanya.
Hendy menyebut, pembangunan kereta rel listrik yang menghubungkan Solo-Yogyakarta-Kutoarjo akan dikerjakan oleh pemerintah. Saat ini, sudah ada sekitar 8.000 tiang di Solo Jebres yang akan digunakan untuk jaringan listrik aliran atas.
"Tiang-tiang tersebut akan mengalirkan listrik untuk KRL. Jalurnya dibangun di jalur yang sudah ada sekarang," katanya.
Ia menyebut, spesifikasi teknis KRL yang akan dibangun di Solo-Yogyakarta-Kutoarjo tidak akan berbeda dengan spesifikasi KRL yang melayani penumpang di Jabodetabek.
"KRL membutuhkan listrik 1,5kVA. Dengan spesifikasi yang sama, maka akan bisa didukung armada dari Jabodetabek," katanya.
Kebutuhan rangkaian KRL yang akan dioperasionalkan di Solo-Yogyakarta-Kutoarjo akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi penumpang. Pengadaan kereta akan dilakukan oleh PT KAI setelah pembangunan jaringan listrik selesai.
Setiap hari, kereta komuter Prameks mengangkut sekitar 6.000 penumpang. Namun, kapasitas yang dimiliki Prameks belum memenuhi kebutuhan yaitu sekitar 10.000 penumpang per hari. (Antara)
Berita Terkait
-
Rel Maut Jakarta: Di Balik Ratusan Kecelakaan Kereta, Siapa Salah dan Apa Solusinya?
-
Mobil Tertabrak KRL di Jakarta Utara, KAI Ingatkan Pentingnya Disiplin Berkendara
-
5 Rekomendasi Sepatu yang Nyaman Buat Berdiri Lama di KRL, Cocok Buat Karyawan dan Pelajar
-
Bikin Heboh Medsos, Ini Pelajaran Penting dari Drama Tumbler Hilang di KRL
-
Efek Kejadian Tumbler Tuku, Satpam KRL Panik Saat Temukan Nasi Uduk di Kereta
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Bahlil Ungkap Update Terkini Pemulihan Jaringan Listrik Aceh: 4 Kabupaten Pemadaman Bergilir
-
Aturan UMP Baru, 5 Provinsi Luar Jawa Jadi Kandidat Gaji Tertinggi
-
Zulkifli Zaini Jadi Komisaris Bank Mandiri, Ini Susunan Pengurus Baru
-
OJK Bentuk Direktorat Perbankan Digital Mulai Tahun 2026, Apa Tugasnya?
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
Danantara dan BP BUMN Turunkan 1.000 Relawan untuk Bencana Sumatra, Diawali dari Aceh
-
Komitmen Nyata BUMN Peduli, BRI Terjunkan Relawan ke Daerah Bencana Sumatera
-
AKGTK 2025 Akhir Desember: Jadwal Lengkap dan Persiapan Bagi Guru Madrasah
-
Dasco Ketuk Palu Sahkan Pansus RUU Desain Industri, Ini Urgensinya
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara