Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo mengakui bahwa negara-negara surga pajak akan melakukan berbagai maneuver untuk menyikapi rencana Indonesia memberlakukan pengampunan pajak (Tax Amnesty). Namun upaya tersebut tidak akan sampai mengintervensi kedaulatan Indonesia.
“Jadi bukan artinya Singapura atau Negara Tax Heaven lain menekan pemerintah Indonesia dan DPR dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Sampai saat ini saya tidak melihat itu,” kata Donny saat dihubungi Suara.com, Jumat (22/4/2016).
Politisi Nasional Demokrat ini menegaskan bahwa Singapura dan negara-negara Surga Pajak tidak akan tinggal diam. Namun itu dalam artian memperbaharui kebijakan perpajakan di negara mereka sendiri agar tetap lebih menarik dari kebijakan Tax Amnesty Indonesia. “Termasuk membujuk para wajib pajak agar tetap tidak menarik dananya yang selama ini disembunyikan di Negara tersebut untuk ditarik pulang ke Indonesia,” ujar Donny.
Ia mencontohkan banyak negara Surga Pajak yang memang mengandalkan pemasukan dari fasilitas pembebasan pajak. Bahkan negara seperti Singapura, menurutnya 70 persen dana simpanan yang ada di Perbankan Singapura berasal dari Warga Negara Indonesia. “Jadi saya kira mereka jelas tidak akan diam saja melihat perkembangan Tax Amnesty di negara kita,” tutup Donny.
Kekhawatiran penjegalan RUU Tax Amnesty diungkapkan oleh kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Apindo menilai saat ini negara-negara yang menerapkan tax heaven atau negara yang termasuk dalam surga pajak tengah agresif menyusun beberapa strategi agar Indonesia tidak menerapkan kebijakan pengampunan pajak.
Wakil Ketua Umum APINDO Suryadi Sasmito mencontohkan Singapura, dimana negara ini menurutnya tengah mencari beberapa strategi untuk menjegal pemerintah agar tax amnesty tidak diterapkan. Pasalnya, repatriasi modal orang-orang Indonesia yang berada di negara tersebut ditaksir mencapai lebih dari Rp3000 triliun. Salah satu strategi Singapura untuk menahan orang-orang Indonesia menarik dananya untuk pulang ke Indonesia adalah dengan menjanjikan warga asing termasuk WNI yang menyimpan uangnya di Singapura bisa menjadi warga negara Singapura.
Berita Terkait
-
Lewat Paripurna DPR, Thomas Djiwandono Resmi Jadi Deputi Gubernur BI
-
Kasus CSR BIOJK: KPK Akui Telusuri Aliran Uang ke Anggota Komisi XI DPR Selain Satori dan Heri
-
KPK: Semua Anggota Komisi XI DPR Berpeluang Jadi Tersangka Korupsi BI-OJK
-
Siapa FA? Dari Model Jadi Pengusaha, Diduga Terima Mobil Rp1 Miliar dari Anggota DPR Heri Gunawan
-
Rapat Paripurna Sepakat RUU P2SK Jadi Usulan DPR
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 5 Bedak Wardah High Coverage untuk Flek Hitam Membandel Usia 55 Tahun
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 3 Pilihan HP Infinix 5G dengan Performa Tinggi dan Layar AMOLED
Pilihan
-
Iman Rachman Mundur, Penggantinya Sedang Dalam Proses Persetujuan OJK
-
Purbaya: Mundurnya Dirut BEI Sentimen Positif, Saatnya Investor 'Serok' Saham
-
5 Fakta Menarik Cheveyo Balentien: Pemain Jawa-Kalimantan yang Cetak Gol untuk AC Milan
-
Siapkan Uang Rp100 Miliar! Orang Terkaya RI Ini Serok 84 Juta Lembar Saham saat IHSG Anjlok
-
5 HP Memori 512 GB Paling Murah, Terbaik untuk Gamer dan Kreator Konten Budget Terbatas
Terkini
-
Rosan Roeslani: Danantara Terbuka Jadi Pemegang Saham BEI
-
Purbaya soal Dirut BEI Mundur: Kesalahan Dia Fatal
-
Tekanan Jual Reda, IHSG Melesat 1,18% di Sesi I
-
Iman Rachman Mundur, Penggantinya Sedang Dalam Proses Persetujuan OJK
-
Purbaya: Mundurnya Dirut BEI Sentimen Positif, Saatnya Investor 'Serok' Saham
-
Pemerintah Desak Demutualisasi BEI Disegerakan
-
Plt Dirut BEI Akan Ditunjuk Setelah Iman Rachman Mundur
-
Purbaya Gandeng TNI-Polisi Lawan Beking Pengemplang Pajak-Cukai hingga Rokok Ilegal
-
Mundurnya Bos BEI Bukan Tekanan dari Prabowo
-
Indonesia Ditargetkan Jadi Pusat Halal Dunia, BPJPH Susun Standar Halal Global