Suara.com - Negara-negara G20 membahas kerja sama memerangi kejahatan perpajakan antarnegara pada musim semi Bank Dunia-IMF di Washington DC, Amerika Serikat, 12-18 April lalu. Pernyataan ini dikemukakan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.
"Dalam hal ini para menteri membahas progres implementasi 'Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) serta Automatic Exchange of Tax Information in Financial Sector (AEOI)'," katanya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (22/4/2016).
Dia mengatakan hal tersebut dalam diskusi dengan wartawan terkait dengan hasil rangkaian kegiatan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada pertemuan musim semi Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington DC, AS.
Kedua inisiatif G20 itu, kata dia, penting dalam memerangi upaya penggelapan dan penghindaran pajak oleh banyak perusahaan multinasional dan individual memanfaatkan "tax haven countries" dan celah hukum di instrumen keuangan oleh pusat keuangan global.
"Indonesia sendiri memiliki kepentingan sangat besar di dalam kerja sama perpajakan glonal, mengingat program pemerintah saat ini untuk menaikkan penerimaan negara dari perpajakan," ucap Suahasil.
Suahasil mengatakan kehadiran Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada pertemuan musim semi kali ini menjadi penting dalam kapasitas sebagai Ketua Development Committee (DC) sekaligus sebagai bagian dari persiapan Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Tahunan IMF-WB (Annual Meeting) di Bali pada 2018.
"Ini merupakan pertama kali dalam sejarah posisi Ketua DC dijabat oleh warga negara Indonesia. Posisi tersebut berdasarkan kapasitas indivudial yang dipilih sangat selektif dari banyak kandidat negara-negara anggota," ujarnya.
Ia mengatakan masa jabatan Ketua DC tersebut paling sedikit dua tahun dengan kemungkinan diperpanjang menjadi tiga tahun berdasarkan persetujuan Dewan Gubernur dari negara-negara anggota. (Antara)
Berita Terkait
-
KPK Siap Bantu Menkeu Purbaya Kejar 200 Pengemplang Pajak yang Tagihannya Mencapai Rp 60 Triliun
-
Menkeu Purbaya Bongkar 200 Pengemplang Pajak, Ada Nama-nama Besar?
-
Sinarmas Tutup Anak Usaha di Negara Surga Para Pengemplang Pajak
-
'Kedermawanan' Negara ke Pengemplang Pajak, Sementara Wong Cilik Kena 'Palak'
-
Tax Amnesty Bergulir Lagi, Para Pengemplang Pajak Bakal Diampuni Prabowo
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Nasib Maxride di Yogyakarta di Ujung Tanduk: Izin Tak Jelas, Terancam Dilarang
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
IHSG Cetak Rekor Pekan Ini, Investor Asing Banjiri Pasar Modal Indonesia
-
Cara Hemat Rp 10 Juta dalam 3 Bulan untuk Persiapan Bonus Natal dan Tahun Baru!
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Beda Jenjang Karier Guru PNS dan PPPK, Apakah Sama-sama Bisa Naik Jabatan?
-
Menkeu Purbaya Yakin Rupiah Menguat Selasa Depan
-
Pertamina Luruskan 3 Kabar Bohong Viral Akhir Pekan Ini
-
Lakukan Restrukturisasi, Kimia Farma (KAEF) Mau Jual 38 Aset Senilai Rp 2,15 Triliun
-
Bank Tanah Serap Lahan Eks-HGU di Sulteng untuk Reforma Agraria
-
Pindah Lokasi, Kemenhub Minta Pemprov Pastikan Lahan Pembangunan Bandara Bali Utara Bebas Sengketa