Suara.com - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan rendahnya tarif tebusan pengampunan pajak terlalu rendah diperkirakan negara akan mengalami kerugian.
Sebab, berdasarkan RUU Pengampunan Pajak yang sekarang sedang dibahas di DPR, dana repatriasi yang masuk ke Indonesia akan dialihkan ke instrumen pemerintah, seperti surat utang negara yang memiliki bunga tinggi.
"Nah kalau bunganya rendah hanya satu sampai dua persen, maka pengeluaran negara akan bertambah untuk membayar bunga tersebut," kata Yustinus di Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).
Ia pun mendukung pemerintah jika ingin menerapkan kebijakan pengampunan pajak, namun tarif tebusan harus disesuaikan agar negara tidak mengalami kerugian.
"Selama ini negara yang memberlakukan tax amnesty memberikan tarif tebusan sebesar 5 sampai 10 persen. Indonesia ketika mempropose satu sampai dua persen, kita pertanyakan, darimana justifikasi itu. Persoalan nantinya (ke depan) akan ada problem keadilan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
Menkeu Purbaya Puji Bahlil: Cepat Ambil Keputusan, Saya Ikut
-
Pengusaha Kakao Lokal Minta Insentif ke Pemerintah, Suku Bunga Bisa Tembus 12%
-
7 Kontroversi Bandara Morowali: Diresmikan Jokowi, Punya 'Kedaulatan' Sendiri?
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
-
ESDM: Tahun Depan SPBU Swasta Bisa Impor BBM Sendiri Tanpa Bantuan Pertamina
-
Pemerintah Tak Perlu Buru-buru soal Tudingan Impor Beras Ilegal di Sabang
-
Dua Program Flagship Prabowo Bayangi Keseimbangan APBN 2026 dan Stabilitas Fiskal
-
10 Ide Jualan Pinggir Jalan Paling Laris dengan Modal Kecil
-
Kunci "3M" dari Bank Indonesia Agar Gen Z Jadi Miliarder Masa Depan