Suara.com - Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasional Demokrat Ahmad Sahroni mengatakan proses pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak di DPR masih panjang.
Menurutnya, tidak bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk menambal kekurangan anggaran. Saat ini, Komisi XI baru menyelesaikan tahapan rapat dengar pendapat dengan beberapa stakeholder dan juga para analis ekonomi.
"Masih sangat jauh. Fraksi saja belum mengusulkan daftar isian masalahnya. Belum nanti tahapan-tahapannya, masih sangat panjang,” katanya, Senin (9/5/2016).
Itu sebabnya, dia mengimbau pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain untuk membiayai proyek-proyek fisik selagi tax amnesty belum bisa diterapkan tahun ini.
Hal ini perlu menjadi prioritas karena di saat kondisi ekonomi yang sedang melambat, hanya pengeluaran pemerintahlah yang bisa menggairahkan perekonomian.
“Instrumennya bisa dengan menerbitkan surat utang negara atau memaksimalkan pinjaman dari China Development Bank yang kemarin menawarkan pinjaman lunak untuk bank-bank BUMN. Pinjamann itu kan sebenarnya untuk kredit infrastruktur. Optimalkan saja,” katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Vivo Akui Stok Sudah Habis, Tapi BBM Pertamina Punya Kandungan yang Tak Bisa Diterima
-
BRI Buka Akses Global untuk UMKM di Halal Indo 2025
-
Purbaya Mau Temui CEO Danantara usai 'Semprot' Pertamina Malas Bangun Kilang Minyak
-
Pemerintah Tambah Stimulus Ekonomi Kuartal IV 2025, Sasar 30 juta Keluarga Penerima Manfaat
-
Purbaya Ngotot Sidak Acak Rokok Ilegal di Jalur Hijau: Kalau Ketahuan, Awas!
-
Program Magang Nasional Dibuka 15 Oktober, Pemerintah Jamin Gaji UMP
-
Bos Danantara Akui Patriot Bond Terserap Habis, Dibeli Para Taipan?
-
Dari Meja Makan ke Aksi Nyata: Wujudkan Indonesia Bebas Boros Pangan
-
Pemerintah Andalkan Dialog Rumuskan Kebijakan Ekonomi Kerakyatan
-
VIVO dan BP-AKR Batalkan Pembelian BBM dari Pertamina, Kandungan Etanol Jadi Biang Kerok